Perintahkan Coklit Sambil Survei Elektabilitas, PPK di Lumajang Hanya Diminta Buat Surat Pernyataan

LUMAJANG, KOMPAS.com - Oknum Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Nauval Haidar Baldat terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu.

Melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS), dia memerintahkan petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) untuk melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih sambil survei elektabilitas bacabup Lumajang.

Hal ini terungkap setelah obrolan grup WhatsApp Pantarlih 2024 di Desa Nguter tersebar di berbagai media sosial.

Baca juga: Bawaslu Lumajang: Perintah Coklit Sambil Survei Elektabilitas Datang dari PPK

Sidang pleno KPU Lumajang pada Minggu (28/7/2024) menyatakan, Nauval melanggar etik karena telah memberi tugas tambahan kepada pantarlih untuk melakukan coklit sekaligus survei elektabilitas bakal calon kepala daerah (Bacakada).

Ketua KPU Lumajang Henariza Febriadmadja mengatakan, hasil sidang pleno menjatuhkan hukuman berupa teguran keras terakhir kepada Nauval.

Baca juga: 15 Orang Diperiksa Buntut Coklit Sambil Survei Elektabilitas Bacabup di Lumajang

Nauval, kata Febri, juga diminta membuat surat pernyataan bermaterai untuk tidak mengulangi pelanggaran kode etik lain.

"Hasil sidang pleno PPK Pasirian melanggar kode etik yaitu tidak menjaga integritas sebagaimana Pasal 2 ayat 2 Peraturan DKPP," kata Febri di Kantor KPU Lumajang, Senin (29/7/2024).

"Tindakan memberikan tugas tambahan tidaklah dibenarkan sehingga disanksi berupa peringatan tertulis berupa teguran keras terakhir dan surat pernyataan tertulis bermaterai," lanjutnya.

Febri menjelaskan, alasan KPU tidak memberi sanksi pemberhentian lantaran gerakan yang dilakukan Nauval tidak sampai menghasilkan peta politik.

Sebab, rata-rata warga yang diberi pertanyaan memilih siapa pada pilkada nanti menjawab rahasia.

"Ini juga belum ada nama yang pasti maju karena belum pendaftaran, kemudian kemarin tidak sampai memunculkan hasil survei karena rata-rata pemilih menjawab rahasia," jelasnya.

Perihal inisiator survei sambil coklit, KPU menegaskan tidak ada orang lain yang terlibat selain Nauval.

"Aktornya kita pastikan hanya PPK Pasirian bagian data dan informasi," pungkasnya.