Pemkot Malang Pastikan Pemasangan "Banner" Pj Wali Kota Bukan dari APBD

MALANG, KOMPAS.com - Banner Pj Wali Kota Malang Wahyu Hidayat bertebaran dan sepekan terakhir. Banner itu menuai sorotan karena dinilai bernuasa politik menjelang Pilkada Serentak 2024.

Banner itu berisi gambar Wahyu Hidayat mengenakan kaus polo berwarna merah. Pada bagian banner terdapat logo berupa julukan Wahyu Hidayat sebagai "Pak Mbois". Banner itu tersebar di berbagai sudut Kota Malang.

Terkait hal itu, Wahyu mengaku tidak mengetahui pihak yang memasang banner tersebut. Wahyu memastikan pemasangan banner itu tidak menggunakan dana APBD Kota Malang.

Baca juga: Spanduknya Bertebaran, Pj Wali Kota Malang Mengaku Bukan Kampanye Pilkada 2024

"Banner juga bukan dari APBD, saya juga tidak tahu itu banner-nya yang memasang siapa. Tapi karena saya melihat karena banyaknya yang mendukung terkait program pemerintah. Dari kantong pibadi juga tidak," kata Wahyu, Jumat (5/7/2024).

Penjelasan Pemkot Malang

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang Erik Setyo Santoso mengatakan, Pemkot Malang tidak mengalokasikan anggaran untuk pemasangan banner bergambar Pj Wali Kota Malang tersebut.

"Tidak ada di DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) untuk kegiatan seperti itu (banner Wahyu Hidayat)," jelas Erik melalui keterangan tertulis, Jumat.

Baca juga: Spanduknya Bertebaran, Pj Wali Kota Malang Mengaku Bukan Kampanye Pilkada 2024

Erik menduga, banner itu dipasang atas inisiatif kelompok masyarakat. Menurut Erik, pada momen HUT ke-110 Kota Malang, banyak masyarakat Kota Malang dari berbagai elemen yang mendukung program Pemkot Malang dengan memasang banner secara mandiri.

"Jadi ada iklan layanan masyarakat ini yang memang dilakukan pemkot. Ada pula iklan layanan masyarakat yang diberikan warga masyarakat," tambahnya.

Erik menegaskan bahwa banner Wahyu Hidayat yang sepekan terakhir ini banyak bermunculan bukan program Pemkot Malang.

Karena itu, Erik memastikan pemasangan banner itu bukan melalui APBD. Apalagi, penganggaran suatu kegiatan pemerintahan secara mekanisme melalui tahapan yang panjang dan tidak bisa asal mengucurkan dana.

"Jadi baner Pak Pj mungkin iklan layanan masyarakat yang diberikan oleh warga atau kelompok masyarakat, yang terpenting bukan dari APBD," jelas Erik.

Erik mengatakan, tudingan bahwa pemasangan banner itu menggunakan APBD tidak tepat.

"Masyarakat Kota Malang sebenarnya sudah sangat teredukasi, dan paham. Makanya banyak sekali kelompok masyarakat dari aspek filantropi, memberikan dukungan terhadap iklan layanan masyarakat dengan beragam bentuknya. Baik sosial, pendidikan," pungkas Erik.