Siapkan Koperasi untuk Serap Hasil Panen Raya, Pj Bupati Lumajang: Supaya Padinya Tidak ke Luar Kota

LUMAJANG, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, terus melakukan berbagai intervensi untuk menekan lonjakan harga beras.

Selain rutin menggelar operasi pasar, Pemkab berencana menyiapkan koperasi dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menyerap hasil panen raya para petani.

Baca juga: Di Pasar Kramat Jati, Mendag Temukan Harga Beras Lokal Naik Jadi Rp 95.000 Per 5 Kg

Penjabat (Pj) Bupati Lumajang Indah Wahyuni mengatakan, pada Maret 2024 ini, para petani padi di Lumajang sudah memasuki musim panen.

"Maret ini kita sudah masuk masa panen raya, nanti akan kita siapkan koperasi dan BUMD untuk menyerap hasil pertanian warga," kata Indah saat ditemui di Lumajang, Jawa Timur, Jumat (15/3/2024).

Baca juga: Harga Beras Tekan Penjualan Motor Februari 2024, Turun 5,7 Persen

Indah menjelaskan, salah satu faktor tingginya harga beras di Lumajang adalah hasil panen padi petani selama ini dikirim ke luar kota.

Sehingga, untuk mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat di Lumajang harus didatangkan beras dari luar kota.

Menurut Indah, sebagai daerah yang dikenal sentra beras, tidak seharusnya masyarakat Lumajang mendapatkan harga beras yang mahal.

"Supaya tidak ke luar kota terus, selama ini padi kita selalu dikirim ke luar, kan ini miris ya kita dikenal sebagai sentra beras, sentra cabai tapi harganya di sini malah mahal," jelasnya.

Baca juga: Mendag Sebut Harga Beras Bisa Turun Bulan Depan

Meski begitu, Indah memastikan, intervensi yang dilakukan pemerintah untuk menekan harga beras masih dalam batas normal.

Menurutnya, pemerintah tidak boleh terlalu masuk dalam mekanisme pasar. Sehingga, intervensi yang dilakukan hanya menjadi penyeimbang agar harga di pasaran tidak melambung terlalu tinggi.

"Kita hanya jadi penyeimbang saja, pemerintah tidak boleh terlalu masuk dan malah terperosok nantinya," pungkasnya.