Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua KPU Jatim Minta Anggota PPS Tak Keluhkan Besaran Honorarium

Kompas.com - 24/01/2023, 17:55 WIB
Nugraha Perdana,
Krisiandi

Tim Redaksi

MALANG, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur Choirul Anam meminta kepada para anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) terpilih di Jawa Timur untuk tidak mengeluh soal nilai honor yang diterima.

Hal itu diungkapkannya kepada 171 anggota PPS Kota Malang terpilih pada Selasa (24/1/2023) di salah satu hotel, Kota Malang.

Choirul mengingatkan, kepada para anggota PPS dapat bekerja dengan menjaga pedoman 11 prinsip penyelenggaraan Pemilu.

Yakni, Mandiri, Jujur, Adil, Berkepastian hukum, Tertib, Terbuka, Proporsional, Profesional, Akuntabel, Efektif dan Efisien.

Baca juga: Demi Ikut Wawancara PPS, Pengantin di Sidoarjo Rela Tinggalkan Resepsi

"Ke-11 prinsip penyelenggaraan Pemilu ini harus benar-benar dipahami dan dipedomani betul, jangan sampai dicederai dengan hal-hal yang tidak baik, tentu akan merugikan kepercayaan masyarakat," kata Choirul pada Selasa (24/1/2023).

Dia juga meminta, para anggota PPS dapat menjaga batas antara kewenangannya dalam pekerjaan dan pribadi.

"Jangan meremehkan seperti halah hanya menjadi anggota PPS saja," katanya.

Selain itu, dia juga menyinggung soal bayaran yang akan diterima masing-masing anggota PPS.

Choirul berharap, para anggota PPS tidak mengeluhkan besaran nilai bayaran yang akan diterima. Diharapkan, para anggota PPS tetap melaksanakan tugasnya secara profesional dan berintegritas.

"Saya melihat di Kota Malang ini banyak (anggota PPS) wajah baru, hanya 1/5 yang pernah berpengalaman saat Pemilu sebelumnya. Jangan sambat (mengeluh) bapak dan ibu, terkait bayarannya segini, dibilang kecil ya kecil, dibilang besar ya besar," katanya.

Ketua KPU Kota Malang, Aminah Asminingtyas mengatakan, sebanyak 171 anggota PPS akan mulai bertugas pada 24 Januari 2023 hingga 4 April 2024. Total masa pengabdian mereka sebanyak 14 bulan.

Adapun honorarium yang akan diberikan kepada ketua PPS setiap bulan adalah sebesar Rp 1.500.000. Sementara untuk anggota PPS, yakni Rp 1.300.000 per bulan.

 

"Total 14 bulan, bayaran yang diterima itu sekitar Rp 2 juta, itu memang ada aturannya. Namun meskipun begitu, kita harapkan mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik," katanya.

Baca juga: Berstatus Suami Istri, Pelantikan 2 PPS di Aceh Ditunda

Dia juga mengingatkan, bila para anggota PPS ini tidak sesuai dengan kode etik atau melanggar aturan yang ada maka dapat dikenakan sanksi.

Misal, seperti dugaan berpolitik, money politik, mendukung parpol tertentu atau lainnya. Namun, hal itu menjadi ranah Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

"Sanksi tergantung siapa yang melaporkan, disertai bukti dan itu menjadi ranah dari Bawaslu dan DKPP yang menangani," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Oknum Perwira Polisi di Banyuwangi Positif Narkoba, Jabatannya Dicopot

Oknum Perwira Polisi di Banyuwangi Positif Narkoba, Jabatannya Dicopot

Surabaya
Pelabuhan Tanjungwangi Banyuwangi Mulai Dipadati Pemudik asal Madura

Pelabuhan Tanjungwangi Banyuwangi Mulai Dipadati Pemudik asal Madura

Surabaya
Dinkes Kota Batu Temukan 2 Jajanan Takjil Diduga Mengandung Boraks

Dinkes Kota Batu Temukan 2 Jajanan Takjil Diduga Mengandung Boraks

Surabaya
Truk Molen Oleng Tabrak Tiang dan 3 Motor di Kota Malang

Truk Molen Oleng Tabrak Tiang dan 3 Motor di Kota Malang

Surabaya
Warga Jember Tewas Tertabrak Kereta di Pelintasan Tanpa Palang Pintu

Warga Jember Tewas Tertabrak Kereta di Pelintasan Tanpa Palang Pintu

Surabaya
978 Pekerja Jasa Transportasi di Kota Batu Terima Insentif Ramadhan Rp 600.000

978 Pekerja Jasa Transportasi di Kota Batu Terima Insentif Ramadhan Rp 600.000

Surabaya
Kasus DBD di Kabupaten Malang Meningkat Capai 905 Orang, 10 di Antaranya Meninggal

Kasus DBD di Kabupaten Malang Meningkat Capai 905 Orang, 10 di Antaranya Meninggal

Surabaya
Prakiraan Cuaca Malang Hari Ini Jumat 29 Maret 2024, dan Besok : Pagi ini Hujan Ringan

Prakiraan Cuaca Malang Hari Ini Jumat 29 Maret 2024, dan Besok : Pagi ini Hujan Ringan

Surabaya
Prakiraan Cuaca Surabaya Hari Ini Jumat 29 Maret 2024, dan Besok : Malam ini Hujan Sedang

Prakiraan Cuaca Surabaya Hari Ini Jumat 29 Maret 2024, dan Besok : Malam ini Hujan Sedang

Surabaya
Bertengkar dengan Istri, Ayah di Situbondo Aniaya Balitanya

Bertengkar dengan Istri, Ayah di Situbondo Aniaya Balitanya

Surabaya
Prakiraan Cuaca Tulungagung Hari Ini Jumat 29 Maret 2024, dan Besok : Tengah Malam ini Berawan

Prakiraan Cuaca Tulungagung Hari Ini Jumat 29 Maret 2024, dan Besok : Tengah Malam ini Berawan

Surabaya
Perselingkuhan Istri Kades dengan Sekdes di Tuban yang Berujung Maut

Perselingkuhan Istri Kades dengan Sekdes di Tuban yang Berujung Maut

Surabaya
Paskah, Gereja Katolik Katedral Surabaya Siapkan Kuota 5.000 Jemaat

Paskah, Gereja Katolik Katedral Surabaya Siapkan Kuota 5.000 Jemaat

Surabaya
Penyebab Sekjen PDI-P Hasto Dilaporkan ke Polresta Banyuwangi

Penyebab Sekjen PDI-P Hasto Dilaporkan ke Polresta Banyuwangi

Surabaya
Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Lamongan untuk Lebaran 2024

Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Lamongan untuk Lebaran 2024

Surabaya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com