Kadishub Jatim: Usulan Anggaran untuk Palang Pintu di Pelintasan Sebidang Banyak yang Dicoret Dewan

SURABAYA, KOMPAS.com - Tingginya jumlah kecelakaan kereta api pada pelintasan sebidang di Jawa Timur, menjadi sorotan.

Kapolda Jawa Timur Irjen Toni Hermanto sampai menggelar rapat khusus membahas upaya menekan kecelakaan di pelintasan sebidang dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi Surabaya, pekan lalu.

Baca juga: Tahun 2022: Pemerintah Akan Tutup 208 Titik Perlintasan Sebidang

Berdasarkan data Dinas Perhubungan Jatim, tercatat 256 kecelakaan di pelintasan sebidang sejak 2017. Kecelakaan itu mengakibatkan 204 pengguna jalan tewas, 82 orang luka berat, dan 105 luka ringan.

Sementara, Direktorat Lalu Lintas Polda Jatim mencatat lebih banyak kecelakaan pada pelintasan sebidang di Jatim. Pada 2020, ada 120 kejadian kecelakaan yang mengakibatkan 58 korban tewas.

Pada 2021, kasus kecelakaan di pelintasan sebidang menjadi 144 kasus dengan catatan 77 korban jiwa.

Sementara pada 2022, kecelakaan kereta api di pelintasan sebidang naik menjadi 175 kasus dengan total 225 korban, rinciannya 105 orang meninggal, 50 luka berat, dan 70 luka ringan.

Tingginya angka kecelakaan disebut karena banyak pelintasan sebidang yang tak memiliki palang pintu dan tidak memiliki petugas jaga.

Terdapat 1.290 pelintasan kereta di Jatim. Sebanyak 1.140 di antaranya pelintasan sebidang dan 150 pelintasan tak sebidang.

Dari 1.140 pelintasan sebidang, 949 pelintasan terdaftar dan 191 pelintasan berstatus liar.

Sementara dari 949 pelintasan yang terdaftar, 72 pelintasan dijaga oleh pemda, 280 dijaga KAI, 127 dijaga oleh relawan, dan 470 pelintasan tidak dijaga.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jatim Nyono mengakui masih banyak pelintasan sebidang di Jatim yang tidak dijaga dan berpalang pintu.

"Kami sudah kumpulkan kepala dinas perhubungan se-Jatim untuk membahas khusus soal masalah tersebut," katanya Jumat (13/1/2023).

Menurut Nyono, sebagian besar kepala dinas perhubungan di daerah mengaku sudah mengajukan anggaran untuk infrastruktur di pelintasan sebidang, tetapi dicoret DPRD setempat karena dianggap bukan urusan terlalu penting.

"Usulan anggaran untuk palang pintu di pelintasan sebidang di daerah banyak yang dicoret oleh dewan karena dianggap kurang penting," terangnya.