Diduga Rawan Kecurangan, Rekrutmen Perangkat Desa di Madiun Diawasi Jaksa

MADIUN, KOMPAS.com - Tim Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun turun langsung mengawasi jalannya rekrutmen perangkat desa di Kabupaten Madiun.

Tim Kejaksaan Negeri Madiun turun ke lapangan karena rekrutmen perangkat desa dinilai rawan kecurangan.

Baca juga: Cerita Muryati, Buruh Pabrik Sepatu di Madiun yang Tak Digaji Selama 4 Bulan: Kami Terpaksa Berutang

Kepala Seksi Intelijen Kejari Kabupaten Madiun Ardhitia Harjanto menyatakan, tim diturunkan untuk mendorong rekrutmen perangkat desa berjalan transparan.

Demi mendukung hal itu, Ardhitia meminta warga yang menemukan dugaan kecurangan selama rekrutmen untuk melapor ke Kejari Kabupaten Madiun.

“Kalau selama proses seleksi ada kecurangan maka silakan melaporkan ke Kejari Kabupaten Madiun. Kami langsung tindak lanjuti apa yang menjadi laporan masyarakat,” kata Ardhi kepada Kompas.com, Senin (14/11/2022).

Sebelum melapor ke kejaksaan, warga bisa melapor ke pengawas tingkat kecamatan. Jika tak puas, warga bisa melapor ke Kejari Kabupaten Madiun.

Menurut Ardhi, kecurangan dalam rekrutmen perangkat desa terjadi saat seleksi ujian tertulis hingga praktik. 

“Kecurangan itu biasanya dalam bentuk pungli,” tutur Ardhi.

Agar pelaksanaan rekrutmen perangkat dasa berjalan transparan, Ardhi menuturkan timnya akan memantau jalannya seleksi. Teknisnya, tim akan berkeliling ke desa-desa yang menyelenggarakan rekrutmen perangkat desa tahun ini.

“Kami akan monitoring dalam proses seleksi ini. Karena hal (kecurangan) itu terjadi pada proses seleksinya,” jelas Ardhi.

Tak hanya itu, tim pun akan berkoordinasi dengan panitia seleksi untuk mengetahui jadwal penyelenggaraan tahapan ujian tertulis hingga praktik. Dengan demikian, tim dapat memantau pelaksanaan tahapan seleksi rekrutmen perangkat desa.

Ardhi menambahkan, Desa Sidodadi di Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, mengirim surat kepada Kejari untuk memantau langsung pelaksanaan seleksi perangkat desa.

“Untuk desa ini (Sidodadi) saya acung jempol karena dia berani buat surat untuk meminta pengawasan dan monitoring (seleksi perangkat desa),” kata Ardhi.

Sementara itu, Kepala Desa Sidodadi Winaryo mendukung langkah tim Kejari Kabupaten Madiun yang turun ke desa mengawasi langsung seleksi tersebut.

Baca juga: Upah Tak Dibayar Selama 4 Bulan, Ratusan Buruh Pabrik Sepatu di Madiun Demo

Pemerintah desa merasa terbantu karena rekrutmen perangkat desa bisa berjalan transparan.

“Kami dari pemerintah desa sangat setuju dari pihak kejaksaan yang turun ke desa. Jaksa turun ke desa akan memberikan bimbingan dan pendampingan dimana pemerintah desa terkait APBDes hingga pengisian perangkat desa. Dengan demikian pelaksanaannya berjalan murni tidak ada permainan,” tutur Winaryo.