Diduga Rawan Kecurangan, Rekrutmen Perangkat Desa di Madiun Diawasi Jaksa

Tim Kejaksaan Negeri Madiun turun ke lapangan karena rekrutmen perangkat desa dinilai rawan kecurangan.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Kabupaten Madiun Ardhitia Harjanto menyatakan, tim diturunkan untuk mendorong rekrutmen perangkat desa berjalan transparan.

Demi mendukung hal itu, Ardhitia meminta warga yang menemukan dugaan kecurangan selama rekrutmen untuk melapor ke Kejari Kabupaten Madiun.

“Kalau selama proses seleksi ada kecurangan maka silakan melaporkan ke Kejari Kabupaten Madiun. Kami langsung tindak lanjuti apa yang menjadi laporan masyarakat,” kata Ardhi kepada Kompas.com, Senin (14/11/2022).

Sebelum melapor ke kejaksaan, warga bisa melapor ke pengawas tingkat kecamatan. Jika tak puas, warga bisa melapor ke Kejari Kabupaten Madiun.

Menurut Ardhi, kecurangan dalam rekrutmen perangkat desa terjadi saat seleksi ujian tertulis hingga praktik. 

“Kecurangan itu biasanya dalam bentuk pungli,” tutur Ardhi.

Agar pelaksanaan rekrutmen perangkat dasa berjalan transparan, Ardhi menuturkan timnya akan memantau jalannya seleksi. Teknisnya, tim akan berkeliling ke desa-desa yang menyelenggarakan rekrutmen perangkat desa tahun ini.

“Kami akan monitoring dalam proses seleksi ini. Karena hal (kecurangan) itu terjadi pada proses seleksinya,” jelas Ardhi.

Tak hanya itu, tim pun akan berkoordinasi dengan panitia seleksi untuk mengetahui jadwal penyelenggaraan tahapan ujian tertulis hingga praktik. Dengan demikian, tim dapat memantau pelaksanaan tahapan seleksi rekrutmen perangkat desa.

“Untuk desa ini (Sidodadi) saya acung jempol karena dia berani buat surat untuk meminta pengawasan dan monitoring (seleksi perangkat desa),” kata Ardhi.

Sementara itu, Kepala Desa Sidodadi Winaryo mendukung langkah tim Kejari Kabupaten Madiun yang turun ke desa mengawasi langsung seleksi tersebut.

Pemerintah desa merasa terbantu karena rekrutmen perangkat desa bisa berjalan transparan.

“Kami dari pemerintah desa sangat setuju dari pihak kejaksaan yang turun ke desa. Jaksa turun ke desa akan memberikan bimbingan dan pendampingan dimana pemerintah desa terkait APBDes hingga pengisian perangkat desa. Dengan demikian pelaksanaannya berjalan murni tidak ada permainan,” tutur Winaryo.