DPW PPP Jatim Minta Bupati Bangkalan Dinonaktifkan dari Ketua DPC PPP Bangkalan

SURABAYA, KOMPAS.com - Dewan Pengurus Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) Jawa Timur meminta DPP PPP segera menonaktifkan Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron (Ra Latif) dari jabatan Ketua DPC PPP Bangkalan.

Permintaan itu disampaikan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Abdul Latif sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.

Baca juga: KPK Geledah Kantor DPRD dan 11 Kantor Dinas di Bangkalan

Menurut Wakil Ketua DPW PPP Jatim Mujahid Ansori, permintaan itu disampaikan melalui surat resmi yang dikirim ke DPP PPP hari ini.

"Kami minta DPP PPP menonaktifkan Ketua PPP Bangkalan demi menjaga kondusif dan terus berjalannya organisasi partai," kata Mujahid dikonfirmasi Selasa (1/11/2022).

Mujahid menambahkan, mengacu pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai, kader atau pengurus yang telribat dugaan korupsi dan telah ditetapkan sebagai tersangka harus turun dari jabatan di partai.

"Kita minta Ra Latif untuk saat ini fokus menjalani proses hukum," jelasnya.

Setelah Ra Latif dinonaktifkan, DPW PPP Jatim meminta DPP menunjuk Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPC PPP Bangkalan.

Seperti diberitakan, Ra Latif ditetapkan tersangka oleh KPK atas dugaan jual beli jabatan di Pemkab Bangkalan.

Baca juga: Bupati Bangkalan Diduga Jual Beli 4 Jabatan Kadinas hingga Temuan KPK soal Kasus Lainnya

Atas status itu, Ra Latif dilarang bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan, terhitung mulai 13 Oktober 2022 hingga 13 April 2023.

KPK masih menyelidiki kasus tersebut dengan mengggeledah 10 kantor dinas di lingkungan Pemkab Bangkalan termasuk kantor DPRD Bangkalan, serta memeriksa lebih dari 30 saksi.