Target 30 Persen Barang di Toko Ritel Lumajang dari UMKM Belum Tercapai

LUMAJANG, KOMPAS.com - Selama empat tahun memimpin Kabupaten Lumajang, Bupati Thoriqul Haq masih memiliki pekerjaan rumah yang harus dituntaskan jelang periode pertama pemerintahannya berakhir.

Pekerjaan yang dimaksud adalah merealisasikan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019 tentang perlindungan, pemberdayaan pasar rakyat, dan penataan toko swalayan.

Baca juga: Sidak Sopir Truk Tambang Pasir, Bupati Lumajang: Banyak yang Tidak Pakai SKAB

Dalam aturan yang ditanda tangani Thoriq pada 2019 itu disebutkan, minimal 30 persen dari total keseluruhan barang yang ditawarkan toko swalayan merupakan hasil produksi dari UMKM.

Tujuannya, produk industri rumahan warga lokal bisa bersaing dengan produk industri modern yang saat ini menguasai toko ritel modern.

Selain itu, dengan masuknya produk UMKM ke swalayan, diharapkan UMKM mampu menyedot banyak tenaga kerja memenuhi kebutuhan produksi yang diminta swalayan. Namun, realisasinya masih jauh dari batas minimal yang diatur perbup.

Hal ini diakui oleh Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang Suharwoko.

Meski tidak menyebutkan secara detail capaian produk UKM yang bisa masuk ke swalayan, Suharwoko mengakui, target 30 persen seperti dalam perbup belum dicapai.

Sementara itu, pelaku UMKM Gedebok Pisang Krispy Lumajang, Toyibatur mengatakan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi pelaku UMKM agar produknya bisa masuk ke jaringan pasar modern. Salah satunya, izin pangan industri rumah tangga (PIRT).

Meski pelaku UMKM sudah mengantongi PIRT, tidak semua pelaku UMKM mau menjajakan produknya ke toko swalayan. Menurut Toyibatur, hal ini disebabkan sistem pembayaran pihak swalayan.

"Sebenarnya kalau punya PIRT bisa saja masuk minimarket. Hanya saja, banyak yang keberatan dengan sistem pembayaran. Biasanya kirim tiga kali baru bayar satu kali," kata Toyibatur di Lumajang, Jumat (7/10/2022).