Padahal, kata dia, penerbangan internasional membutuhkan screening dan verifikasi kesehatan penumpang pesawat, namun petugas KKP tidak ada di bandara.
Tanpa ada verifikasi kesehatan dari KKP, pihak imigrasi di Bandara Juanda pun tidak mengizinkan 63 jemaah umrah untuk terbang.
"Vaksin meningitis sudah semua, punya paspor, tiket sudah jelas ada, vaksin Covid-19 booster, termasuk visa murohnya. Lengkap. Tapi gara-gara kelalaian KKP mereka tidak bisa berangkat," kata Sofyan.
"Karena tidak ada validasi dari KKP, maka pihak imigrasi tidak mengizinkan terbang. Imigrasi juga tidak mau disalahkan bila terjadi apa-apa jika mereka terbang," imbuhnya.
Baca juga: 2 Pemuda di Surabaya 4 Kali Rampok Minimarket dengan Pistol Mainan
Ia menambahkan, belum ada kejelasan tentang kapan 63 calon peserta umrah itu bisa berangkat ke Mekkah.
Ia berharap, jadwal keberangkatan mereka bisa dijadwalkan ulang.
"Balum tahu saya. Infonya sih mudah-mudahan bisa di-reschedule penerbangannya. Tapi masalah berikutnya, hotel yang sudah dipesan di Arab Saudi mudah-mudahan juga bisa direschedule. Kan gitu, kalau tidak, dampaknya berkepanjangan," tutur dia.
Baca juga: Pemkot Surabaya Gelar Sayembara Desain Patung Bung Karno, Berhadiah Total Rp 190 Juta
Sementara itu, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Surabaya dr Slamet Mulsiswanto membantah informasi tentang petugas validasi dokumen ICV yang tak ada di bandara.
Ia menyebutkan, pihak jasa umrah diduga tak berkoordinasi dengan pihak maskapai.
"Dikhawatirkan biro jasa umrah tidak memberitahukan ke pihak maskapai. Sehingga kami tidak mendapat kabar dari maskapai," kata dia.
"Selama ini kami selalu berkoordinasi dengan pihak maskapai. Kami siap selama 24 jam bila ada pemberitahuan dari maskapai," lanjutnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.