Pupuk Palsu Beredar di Magetan, Dijual Lebih Mahal dari Pupuk Asli

MAGETAN, KOMPAS.com – Kepolisian Resor (Polres) Magetan menangkap tiga orang yang diduga mengedarkan pupuk palsu.

Mereka adalah SR (36), warga Desa Selotinatah, Kabupaten Magetan, MZ (39) dan UH (49) yang merupakan warga Kabupaten Mojokerto.

Baca juga: Dilaporkan Hilang, Mahasiswi UMS Ternyata Jalan-jalan Sama Pacar, Sempat ke Yogya hingga ke Magetan

Kapolres Magetan AKBP Muhammad Ridwan mengatakan, ketiga pelaku ditangkap di jalan persawahan di Desa Ngrini, Kecamatan Ngariboyo, Magetan ketika akan mengedarkan pupuk palsu.

”Dari pengakuan pelaku mereka mendatangkan pupuk palsu tersebut dari Mojokerto untuk diedarkan di Kabupaten Magetan,” ujarnya saat konferensi pers di Mapolres Magetan, Kamis (15/09/2022).

Baca juga: Ratusan Benda Diduga Benda Cagar Budaya di Magetan Rawan Rusak dan Dicuri

Muhammad Ridwan menambahkan, ketiga pelaku bahkan menjual pupuk palsu tersebut lebih mahal dibandingkan pupuk bersubsidi asli.

Para pelaku telah tiga kali melakukan penjualan pupuk palsu di Kabupaten Magetan.

“Satu karung dijual Rp 165.000 padahal pupuk asli bersubsidi dijual dengan harga Rp 115. 000. Mereka sangat merugikan petani,” imbuhnya.

Pupuk yang diedarkan oleh ketiga pelaku tersebut dipastikan palsu karena dibuat dari bahan-bahan yang tidak mengandung unsur pupuk.

Dari hasil pengecekan laboratorium di Universitas Brawijaya, dipastikan pupuk yang diedarkan oleh pelaku sama sekali tidak mengandung Natrium, Phospat dan Kalium NPK.

"Kami sudah minta keterangan ahli dari Fakultas Pertanian Brawijaya. Memastikan bahwa itu pupuk palsu, NPK-nya nol, NPK-nya tidak ada sama sekali,” ucapnya.

Baca juga: Hilang 5 Hari, Santri Ponpes Magetan Ditemukan Tewas di Sungai

Dari para pelaku, polisi berhasil mengamankan 50 karung pupuk palsu, sebuah mobil untuk mengangkut pupuk, puluhan karung, peralatan pengemas, serta sebuah HP yang digunakan untuk berkomunikasi.

Polisi akan menjerat pelaku dengan Pasal 62 ayat 1 UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau Pasal 122 UU Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan.

Atau pasal 113 UU RI  Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan jo pasal 53 KUHP.

“Ancaman hukumannya penjara paling lama 5 tahun atua denda paling banyak Rp 2 miliar,” pungkas Ridwan.