590 Petani Diperiksa Maraton Terkait Kasus Korupsi Pupuk Bersubsidi di Madiun

MADIUN, KOMPAS.com, - Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun mulai memeriksa secara maraton 590 petani terkait kasus dugaan korupsi distribusi pupuk bersubsidi tahun 2019.

Ratusan petani diperiksa untuk dimintai keterangannya terkait jumlah pupuk bersubsidi yang diterima dari pemerintah.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Kabupaten Madiun Purning Dahono Putro yang dikonfirmasi Kompas.com, menyatakan, pemeriksaan petani sudah dilakukan sejak pekan lalu yang jumlahnya mencapai ratusan orang.

Baca juga: Batal Diproses Hukum, Dugaan Pelecehan Istri Kasat Lantas Madiun Dianggap Selesai Setelah Mediasi

“Hari ini kami memeriksa 30 petani di wilayah Kecamatan Sawahan. Tetapi total petani yang kami periksa sebanyak 590 orang di seluruh Kabupaten Madiun. Pemeriksaan ratusan petani ini untuk perhitungan kerugian negara yang terjadi dalam kasus ini,” kata Purning, Kamis (18/8/2022).

Dari ratusan petani yang sudah diperiksa, kata Purning, jaksa menemukan tiga fakta.

Salah satunya, penyidik menemukan ada petani yang menerima penuh jatah pupuk bersubsidi, menerima setengah, hingga sama sekali tidak menerima jatah pupuk bersubsidi yang dialokasikan pemerintah pusat.

“Bahkan ada petani yang sama sekali tidak menerima jatah pupuk. Padahal namanya tertulis sebagai penerima pupuk bersubsidi tahun 2019,” tutur Purning.

Terkait peran PPL merekayasa distribusi pupuk bersubsidi lantaran tidak verifikasi lapangan, Purning enggan menjelaskan lebih jauh.

Peran PPL, kata dia, akan disampaikan setelah penyidik menyampaikan siapa saja tersangka dalam kasus ini.

Baca juga: Diduga Tersesat Usai Cari Istri di Sawah, Kakek Boiman Hilang di Hutan Mruwak Madiun

Tak pernah diverifikasi

Muryani, seorang petani asal Desa Cabean, Kecamatan Sawahan usai diperiksa menyatakan, untuk mendapatkan jatah pupuk bersubsidi dirinya hanya menyetor fotokopi KTP dan kartu keluarga kepada pengusaha tebu.