Antisipasi Wabah PMK, Polres Sumenep Perketat Lalu Lintas Perdagangan Ternak

SUMENEP, KOMPAS.com - Kepolisian Resor (Polres) Sumenep, Jawa Timur, memperketat lalu lintas perdagangan ternak lintas daerah di Pulau Madura. Hal ini sebagai langkah antisipasi penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak.

"Kita akan melakukan pengawasan secara ketat terhadap lalu lintas perdagangan ternak khususnya antar kabupaten," kata Kapolres Sumenep AKBP Rahman Wijaya dalam keterangannya, Kamis (12/5/2022).

Rahman menyebut, Polres Sumenep terus melakukan koordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Sumenep terkait upaya pencegahan masuknya wabah PMK ke daerah ujung timur Pulau Madura.

Baca juga: Terpengaruh Wabah PMK, Harga Sapi di Tingkat Peternak di Banyuwangi Melonjak

Apalagi, lanjut dia, DKPP Sumenep sudah menerbitkan surat edaran untuk menutup akses keluar masuk hewan ternak dari dan ke luar Madura dengan tidak mengeluarkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH).

"Polres Sumenep siap membantu dan bekerjasama dengan Dinas Peternakan untuk melakukan pengecekan ke lapangan, baik itu pendataan dan juga pengecekan kesehatan hewan ternak, serta melakukan pengawasan," kata dia.

Baca juga: Pedagang Sapi di Sumenep Terancam Rugi Imbas Akses Keluar Masuk Hewan Ternak Ditutup

"Kita akan melakukan patroli KRYD (Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan) secara terpadu di tingkat kecamatan dan sentra-sentra peternak sapi untuk memberikan imbauan dan edukasi bahwa wabah PMK pada hewan ternak tidak menular ke manusia, agar tidak menimbulkan kepanikan," lanjutnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) mengambil sejumlah langkah untuk mengantisipasi masuknya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menjangkiti hewan ternak.

Salah satu upaya pencegahan yang dilakukan adalah menutup akses keluar masuk hewan ternak dari dan ke luar Madura dengan tidak mengeluarkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH).

Kendati belum ditemukan wabah PMK di Kabupaten Sumenep, tim dari DKPP Sumenep tetap melakukan syndromic surveillance (surveilans klinis) berbasis desa untuk bisa mengantisipasi sebaran kasusnya.