Antisipasi Wabah PMK, Pemkab Sumenep Tutup Akses Keluar Masuk Hewan Ternak dari Luar Madura

SUMENEP, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) mengambil sejumlah langkah untuk mengantisipasi masuknya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menjangkiti hewan ternak.

Salah satu upaya pencegahan yang dilakukan adalah menutup akses keluar masuk hewan ternak dari dan ke luar Madura dengan tidak mengeluarkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH).

"Selain pengawasan, kita juga menghentikan pengiriman dan penerimaan ternak ruminansia dari luar Madura dengan tidak mengeluarkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan," kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Sumenep, Arif Firmanto saat dihubungi, Rabu (11/5/2022).

Baca juga: 1.881 Sapi di Aceh Tamiang Terinfeksi PMK, 11 Ekor Mati

Arif menjelaskan, pihaknya akan terus melakukan upaya pencegahan dan pengendalian agar tidak ada kasus terkonfirmasi dalam penyebaran virus PMK di Kabupaten Sumenep.

Pihaknya, lanjut dia, juga melakukan syndromic surveillance (surveilans klinis) berbasis desa, agar bisa diketahui sebaran kasusnya. Ia memastikan sejauh ini belum ditemukan adanya wabah itu di Kabupaten Sumenep.

"Kami berupaya untuk terus memantau, dan hingga detik ini Kabupaten Sumenep masih tergolong bebas dari PMK ini," tuturnya.

Kendati begitu, sejumlah langkah juga sudah disiapkan jika sewaktu-waktu ditemukan virus PMK di Kabupaten Sumenep.

Salah satunya adalah memberlakukan karantina dan isolasi wilayah hingga dilakukan pengobatan atas gejala sakit yang ditemukan.

Baca juga: Ratusan Sapi Terjangkit PMK, Mentan Tetapkan Status KLB di 4 Daerah Jatim

Seperti halnya dengan memberikan semprot kaki hewan yang sakit dengan formalin 4 persen pagi sore, pemberian obat antibiotik, analgesik dan vitamin, termasuk disinfektan.

Arif juga menegaskan agar para petugas menerapkan biosafety yang meliputi ganti sarung tangan, cuci dan semprot sepatu dengan disinfektan, cuci tangan, dan ganti masker.

Di samping itu, petugas punya kewajiban untuk mendata berbasis desa, mulai dari hewan sakit, diobati, sembuh dan mati sebagai pengendalian.

"Jadi, semua langkah pencegahan kami lakukan agar Kabupaten Sumenep tetap steril dari PMK ini. Karenanya, semua pihak hendaknya bekerja maksimal untuk menjadikan Kabupaten Sumenep benar-benar bebas virus PMK, seperti saat ini," pungkasnya.