Ratusan Sapi Terjangkit PMK, Mentan Tetapkan Status KLB di 4 Daerah Jatim

GRESIK, KOMPAS.com - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menetapkan empat Kabupaten di Jawa Timur (Jatim) dengan status Kejadian Luar Biasa (KLB) sebagai endemi wabah terkait temuan kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada sapi.

Sebagaimana diketahui, terdapat ratusan sapi yang terjangkit PMK di empat kabupaten/kota di Jatim yakni Kabupaten Gresik, Lamongan, Sidoarjo dan Mojokerto.

Selain empat daerah di Jatim, status serupa terkait PMK pada sapi juga ditetapkan untuk dua daerah yang berada di Aceh.

"Saya sudah tetapkan sebagai menteri bahwa ada empat kabupaten di Jawa Timur dan dua di Aceh sementara kita tetapkan (status KLB)," ujar Syahrul ketika berkunjung ke Gresik, Jatim, Selasa (10/5/2022).

Baca juga: Antisipasi Penyebaran PMK, Dispangtan Kota Malang Awasi Tempat Penampungan Sapi

Syahrul menjelaskan, sejauh ini upaya yang telah dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten terdampak di Jatim serta Aceh, dinilai telah berhasil untuk sementara mengendalikan 'ganasnya' pengaruh PMK pada hewan ternak sapi.

"Alhamdulillah kelihatannya sih dari yang terkontaminasi ribuan, yang meninggal atau mati itu tidak banyak, di bawah 3 persen-lah. Dari 2.000-an, yang mati itu 33. Itu tandanya pengendalian berhasil kita lakukan," ucap Syahrul.

Kendati demikian, Syahrul meminta kepada semua pihak untuk tidak berhenti melakukan serangkaian upaya dalam menghentikan dan memberikan pengobatan hingga sembuh bagi sapi yang terjangkit PMK.

Baca juga: 729 Sapi di Gresik Terjangkit Penyakit Mulut dan Kuku, 13 Ekor di Antaranya Mati

Terlebih, salah satu penularan penyakit ini bisa melalui udara (airbone).

"Sekarang tentu kita tidak boleh diam. Karena namanya juga virus dan penjangkitannya bisa melalui udara, bisa kontak melalui orang dan itu menjalar, penutupan lokasi sesuai perintah Bapak Presiden sudah dilakukan," tutur Syahrul.

Sesuai dengan rapat koordinasi yang telah dilakukan, penanganan wabah PMK pada hewan ternak sapi bakal dilakukan bersama.

Bupati yang wilayahnya terdapat sapi terjangkit PMK, kata dia, bakal mengendalikan operasional teknis.

Kemudian gubernur melakukan kontak pengendalian strategis, sementara mentan melakukan pengawasan serta mencukupi apa yang dibutuhkan dalam mendukung penanganan wabah PMK.

"Langkah ini kelihatannya cukup efektif selama empat hari kita lakukan, karena pengembangan (penyebaran) kita lihat sangat-sangat rendah. Tetap kita nggak boleh PD (percaya diri)," tutur Syahrul.

Baca juga: RPH Surabaya Tolak Hewan Ternak dari 4 Daerah Terjangkit PMK

Artinya, lanjut dia, semua usaha dan upaya terkait penanganan wabah hewan ternak sapi yang terjangkit PMK harus terus dilakukan.

Termasuk membatasi penyebaran supaya wabah PMK yang terjadi tidak semakin meluas di lain daerah.