Bupati Nonaktif Probolinggo dan Keluarga Terdaftar sebagai Penerima PKH

Kompas.com - 15/03/2022, 19:13 WIB

Ahmad Faisol,

Andi Hartik

Tim Redaksi

Ahmad Faisol

Penulis

Andi Hartik

Editor

Lihat Foto

Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari (kanan) bersama suaminya yang juga anggota DPR dan mantan Bupati Probolinggo Hasan Aminuddin mengenakan rompi tahanan KPK usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Selasa (31/8/2021) dini hari. KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya Hasan Aminuddin serta mengamankan barang bukti Rp326.500.000 dan menahan keduanya sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan suap terkait seleksi kepala desa di Kabupaten Probolinggo. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/wsj.(ANTARAFOTO/Hafidz Mubarak A)

PROBOLINGGO, KOMPAS.com - Nama mantan anggota DPR RI, Hasan Aminuddin dan Bupati Probolinggo non-aktif, Puput Tantriana Sari terdaftar sebagai penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH).

Nama-nama tersebut tercantum di website Kementerian Sosial (Kemensos) RI https://cekbansos.kemensos.go.id/. Selain keduanya, empat nama anak mereka juga terdaftar sebagai penerima. Yakni, Daffa Taaj Mulkilakbar, Muhammad Ihsan Sani, Athaya Kahfi Mulkilakbar dan Zyandur Wafda Mulkilakbar.

Kapolres Probolinggo, AKBP Teuku Arsya Khadafi mengaku telah mendapatkan informasi terkait hal itu. Pihaknya akan melakukan pengecekan ke Kemensos RI.

"Disebut data tersebut valid, akan tetapi akan tetap kami cek kebenaran data tersebut. Kami akan berkoordinasi dengan Kemensos RI dan Dinsos (Dinas Sosial) setempat untuk mengeceknya," jelas Arsya kepada Kompas.com saat ditemui di Kecamatan Kraksaan, Selasa (15/3/2022).

Bisa jadi, lanjut Arsya, terjadi kesalahan dalam input data ataupun kesamaan nama dengan orang lain.

"Akan kami cek kebenarannya. Kalau pun data itu valid, kami lihat apakah ada pelanggaran hukum yang terjadi atau tidak. Selain itu, bila bansos PKH itu cair, siapa yang menerima itu akan kami dalami," tegas Arsya.

Sementara itu, Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo, Siti Maryam menjelaskan, nama mereka memang ada di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), tetapi tidak menerima bansos. Menurutnya, setiap nama yang terdaftar di DTKS belum tentu menerima bansos.

“Jika ingin tahu siapa saja yang menerima bansos itu, bisa dilihat di apliksi. Yakni, bisa dilihat dari data bayar. Pak Hasan itu tidak dapat bansos. Bahkan, nama sejumlah pegawai juga masuk di DTKS tapi mereka tidak mendapatkan bansos tersebut,” jelasnya.