Polisi Serahkan Berkas Kasus Kekerasan Seksual di Sekolah SPI Kota Batu ke Kejaksaan

SURABAYA, KOMPAS.com - Kasus dugaan kekerasan seksual oleh pimpinan lembaga pendidikan SPI Kota Batu, Jawa Timur, akan segera disidangkan. Polisi sudah melakukan penyerahan tahap dua kasus tersebut ke pihak kejaksaan.

Dalam penyerahan tahap dua tersebut, penyidik polisi menyerahkan berkas kasus, barang bukti, sekaligus tersangka dalam kasus ini yakni JE.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Fathur Rahman, membenarkan penyerahan tahap dua tersebut.

"Tahap dua dilakukan pada 31 Januari 2022 lalu di Kejaksaan Negeri Batu," katanya dikonfirmasi, Rabu (2/2/2022).

Baca juga: PN Surabaya Tolak Praperadilan Tersangka Kasus Kekerasan Seksual di Sekolah SPI Kota Batu

Penyidik kejaksaan yang menerima berkas tersebut sudah menyatakan berstatus sempurna atau P21.

"Berkas kasus sudah P21 sejak 27 Januari 2022 lalu," jelasnya.

Dalam kasus tersebut, JE disangka melanggar pasal 81 jo pasal 76D dan/atau pasal 82 jo pasal 76E UU RI nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU RI nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan/atau pasal 294 ayat (2) ke-2 KUHP jo pasal 64 KUHP.

Terpisah, Kasubdit Renakta Ditreskrimum Polda Jatim, AKBP Hendra Eko Triyulianto juga membenarkan penyerahan berkas tahap dua tersebut.

"Berkas kasus, barang bukti dan tersangka sudah kita serahkan ke jaksa," katanya melalui pesan tertulis.

Baca juga: Kuasa Hukum Pendiri Sekolah SPI Batu Yakini Status Tersangka Akan Gugur, Bukti Pembantah Disiapkan

Kasus dugaan kekerasan seksual ini dilaporkan para korban didampingi Komisi Nasional Perlindungan Anak ke Mapolda Jatim pada akhir Mei 2021.

JE yang merupakan pendiri sekolah dilaporkan karena diduga melakukan kekerasan seksual, fisik, verbal, hingga eksploitasi ekonomi terhadap anak didiknya.

"Peserta didik ini berasal dari berbagai daerah, dari keluarga-keluarga miskin yang seyogyanya dibantu agar bisa berprestasi dan sebagainya. Tetapi ternyata dieksploitasi secara ekonomi, seksual, dan sebagainya. Ada yang dari Palu, Kalimantan Barat, Kudus, Blitar, Kalimantan Timur, dan sebagainya," kata Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait saat itu.

Pihak kuasa hukum sempat mendaftarkan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Surabaya atas status tersangka JE.

Namun pada 25 Januari 2022, mejelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya menolak permohonan praperadilan tersangka dengan alasan kurang pihak.