Bupati Jember Pecat 4 Kades yang Terjerat Narkoba, DPRD: Bisa Gugat ke PTUN

JEMBER, KOMPAS.com – Bupati Jember Hendy Siswanto memecat empat kepala desa di wilayahnya yang terjerat kasus narkoba.

Pemecatan itu dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) nomor 188.45/4/KTUN/1.12/2022 pada 14 Januari 2022.

Baca juga: 5 Kecamatan di Jember Dilanda Banjir, Warga Mengungsi ke Masjid

Berkonsultasi dengan Kemendagri

Empat kepala desa itu yakni Kades Desa Glundengan, Kades Tamansari Kecamatan Wuluhan. Kemudian Kades Wonojati Kecamatan Jenggawah, dan Kades Tempurejo.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Adi Wijaya mengatakan, bupati telah berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk pemberhentian itu.

“Bupati sudah mengeluarkan SK untuk pemberhentian empat kepala desa itu,” kata dia pada Kompas.com, Selasa (25/1/2022).

Baca juga: Banjir Lumpur di Desa Pecoro, Jember, Sejumlah Warga Sempat Mengungsi

Menurut dia, surat pemberhentian itu sudah dikirimkan pada masing-masing desa.

Bahkan, surat itu juga diantar ke Lapas karena kades yang bersangkutan ada di penjara.

Sebagai penggantinya, Pemkab Jember menunjuk pelaksana harian (Plh) Kades untuk empat desa tersebut.

Penunjukan dilakukan sambil menunggu adanya Pilkades Pergantian Antar Waktu (PAW).

Baca juga: KAI Bongkar 36 Bangunan Liar di Depan Roxy Mall Jember, Ini Alasannya

Bisa gugat ke PTUN

Ketua Komisi A DPRD Jember Tabroni menilai, bupati sudah memiliki pertimbangan tersendiri sehingga Kades tersebut dinilai layak dipecat.

“Kami menghormati keputusan bupati tersebut,” tambah dia.

Namun, lanjut politisi PDI Perjuangan ini, bila Kades yang dipecat merasa keberatan dengan pemecatan tersebut, maka bisa menempuh jalur ke PTUN.

“Mereka bisa menggugat keputusan bupati itu melalui PTUN,” ucap dia.

Baca juga: Dulu Kaya Raya, Kini Warga Kampung Miliarder di Tuban Mengaku Menyesal Jual Tanahnya

Tabroni mengatakan, ada tafsir dalam melihat UU Desa. Kades diberhentikan dengan tiga alasan, pertama karena meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan.

“Diberhentikan itu ada beberapa aturan, disitu ada perberdaan tafsir, diberhentikan karena apa?” jelas dia.

Menurut dia, Kades bisa diberhentikan bila ancaman hukuman penjaranya lima tahun.

Sementara para kades itu terancam hukuman maksimal empat tahun penjara.

“Di situ ada perbedaan tafsir antara Kades dan Bupati,”ujar dia.

Oleh karena itu, lanjut dia, pihak komisi A mempersilahkan para Kades itu menggugat ke PTUN bila keberatan. Tujuannya untuk mencari keadilan yang seadil-adilnya.

Baca juga: Perempuan di Jember Tewas dengan Luka Tusuk di Leher, Diduga Jadi Korban Perampokan

Sebelumnya diberitakan, empat kepala desa di Jember tertangkap polisi karena mengonsumsi narkoba. Mereka sudah divonis oleh Pengadilan Negeri Jember pada 8 November 2021.

Tiga kades nonaktif divonis delapan bulan penjara yakni Kades Wonojati Kecamatan Jenggawah, Kades Tamansari dan Kades Glundengan Kecamatan Wuluhan.

Sementara Kades Tempurejo, Kecamatan Tempurejo divonis 16 bulan penjara, karena terlibat dalam dua perkara.