Respons Tragedi Ponpes Al Khoziny, Pakar ITS: Sebagian Besar Keruntuhan Bangunan Berawal dari Kelalaian Manusia

SURABAYA, KOMPAS.com - Pakar teknik sipil dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Mudji Irmawan MT mengingatkan terkait pentingnya pengawasan ketat dalam pembangunan gedung bertingkat.

Hal tersebut merespons tragedi Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo, pada Senin (29/9/2025) lalu. Akibatnya, sebanyak 60 lebih korban meninggal dunia.

Mudji mengatakan, setiap pembangunan gedung bertingkat memiliki risiko tinggi, terutama jika tidak didukung oleh perencanaan dan pengawasan yang sesuai kaidah teknik.

“Sebagian besar keruntuhan bangunan berawal dari kelalaian manusia dalam proses konstruksi,” kata Mudji melalui rilis tertulisnya, Rabu (8/10/2025).

Baca juga: Pasca-Tragedi Ponpes Al Khoziny, Kemenag Cek Kondisi Pesantren di Jombang

Mudji menilai, kasus Ponpes Al Khoziny menjadi contoh risiko pembangunan yang dilakukan secara bertahap, atau gedung tumbuh tanpa perhitungan ulang kekuatan struktur.

Menurut Mudji, proses tersebut dapat menyebabkan sejumlah elemen bangunan, seperti kolom dan balok menanggung beban yang berlebih di luar kapasitas desain awalnya.

“Setiap penambahan lantai harus disertai perencanaan struktural yang baru, karena beban pada bagian bawah akan meningkat signifikan,” ucapnya.

Baca juga: Sosok Santri Al Khoziny Asal Gresik yang Dimakamkan di Lamongan di Mata Keluarga

Ahli teknik forensik dan investigasi kerusakan struktural tersebut mengungkapkan pentingnya penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) 2847 tentang perencanaan beton bertulang.

Standar itu menghitung batas kekuatan beton maksimal sebesar 85 persen dari mutu material nominal, dengan mempertimbangkan margin keamanan terhadap variasi mutu atau kesalahan di lapangan.

“SNI telah mengatur faktor keamanan secara detail, dan jika diterapkan dengan disiplin, potensi kegagalan bisa ditekan seminimal mungkin,” jelasnya.

Oleh karena itu, kata Mudji, ITS membuka ruang untuk melakukan kolaborasi dengan masyarakat dan perguruan tinggi lain. Dengan tujuan, meningkatkan keamanan fasilitas publik.