TKD Dipangkas Rp 730 Miliar, Eri Cahyadi Beber Strategi Pemkot Surabaya

SURABAYA, KOMPAS.com - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyiapkan sejumlah langkah setelah mendapatkan informasi berkurangnya dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat sebesar Rp 730 miliar.

Eri mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya harus memiliki inovasi untuk merespons berkurangnya TKD. Hal tersebut untuk mengurangi dampak bagi pembangunan.

"Tahun 2026 berkurang Rp 730 miliar, karena itu harus melakukan inovasi. Seperti kami lakukan pembiayaan, itu sebenarnya adalah inovasi," kata Eri di Balai Kota Surabaya, Senin (6/10/2025).

Baca juga: Satu Keluarga Asal Surabaya Jadi Korban Tragedi Ponpes Al Khoziny, Ada yang Selamat

Salah satunya, kata Eri, dengan melakukan skema pembiayaan jangka panjang. Menurutnya, pembangunan yang dikerjakan lebih awal lebih efisien dibandingkan dilakukan bertahap hingga 2029.

"Ketika ada pekerjaan yang sampai dengan 2029, kami bandingkan dengan kita kerjakan tahun 2026, setelah itu kita cicil bandingkan yang dikerjakan di tahun 2026, 2027, 2028, 2029 ini selisihnya Rp 50 miliar. Lebih murah yang kita kerjakan di tahun 2026 dengan dicicil," jelasnya.

Baca juga: Pembangunan Flyover Taman Pelangi Surabaya, Dishub: Jalan Ahmad Yani Tidak Ditutup Total

Eri menyebut, pembangunan infrastruktur itu juga bisa menaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Dia mencontohkan, dampak positif proyek jalan di wilayah Wiyung, Gunungsari, dan Banyu Urip.

“Ketika tahun 2026 sudah dikerjakan, otomatis ketika ada pekerjaan jalan seperti Wiyung, diversi Gunungsari, di Banyu Urip, maka NJOP-nya akan naik. Maka tahun 2028 ada lonjakan sekitar Rp 500 miliar," ucapnya.

Selain itu, kata Eri, Pemkot Surabaya juga menggunakan strategi dengan menyewakan sejumlah asetnya. Dengan harapan, bisa menutup kekurangan pendapatan TKD dari pusat.

"Aset kita bagi, ada yang digunakan untuk padat karya, untuk kepentingan masyarakat, tapi juga harus ada yang kita sewakan. Agar ada pemasukan, Rp 730 miliar ini juga bukan hal yang kecil,” ujarnya.

Lebih lanjut, Eri mengungkapkan, pemangkasan TKD tersebut tidak berdampak pada bantuan untuk masyarakat, terutama program Beasiswa Pemuda Tangguh bagi warga miskin.

"Meskipun kita ada potongan, di tahun depan, anggaran untuk pendidikan, untuk beasiswa Pemuda Tangguh Surabaya, khusus untuk keluarga yang memang kita utamakan," ujarnya.

"Untuk keluarga miskin dan pramiskin, satu rumah, anaknya saya satu ambil, saya kuliahkan sampai lulus. Yang SMA, maka kita ambil satu, maka kita berikan bantuan Rp 3,5 juta setahun,” tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan alasan pemerintah sempat memangkas anggaran transfer ke daerah (TKD) untuk 2026.

Alokasi anggaran TKD dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 sebesar Rp 649,99 triliun. Jumlah itu berkurang Rp 269 triliun dibanding alokasi dalam APBN 2025 sebesar Rp 919,87 triliun.

Kemudian dalam prosesnya, pemerintah menambah anggaran TKD 2026 sebesar Rp 43 triliun menjadi Rp 693 triliun. Namun jumlah tersebut masih di bawah alokasi APBN 2025.

Purbaya mengatakan, pemerintah pusat mengurangi anggaran TKD tahun depan karena menemukan banyak penyelewengan penggunaan anggaran TKD oleh pemerintah daerah (pemda).

"Alasan pemotongan itu utamanya dulu karena banyak penyelewengan. Artinya enggak semua uang yang dipakai, dipakai dengan betul. Jadi itu yang membuat pusat agak, bukan saya ya, pemimpin-pemimpin itu agak gerah dengan itu dan ingin mengoptimalkan," ujar Purbaya di Gedung Keuangan Negara (GKN) Surabaya, Jawa Timur, Kamis (2/10/2025).