SUMENEP, KOMPAS.com - Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Jawa Timur menjaga ekonomi warga di sektor rumput laut terkesan belum serius.
Selama tiga tahun terakhir, Dinas Perikanan tak lagi mendapat alokasi anggaran dari APBD untuk kegiatan budidaya.
Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Perikanan Sumenep, Edie Ferrydianto menyebut, anggaran terakhir hanya turun pada 2022 dengan nilai sekitar Rp 100 juta.
Setelah itu, tidak ada lagi kucuran dana, meskipun pengajuan rutin tetap dilakukan setiap tahun.
Menurut Edie, usulan anggaran yang diajukan sering kali tersisih karena kebijakan efisiensi dan pergeseran prioritas belanja daerah.
“Bukan karena kami tidak meyakinkan TAPD, tapi sekarang musim efisiensi dan mungkin ada prioritas lain,” kata Edie, Jumat (26/9/2025).
Baca juga: Berniat Ambil Bibit Rumput Laut, 7 WNI Asal Tarakan Ditangkap Aparat Malaysia
Tidak adanya dukungan APBD, kata Edie, membuat sektor budidaya rumput laut di Sumenep bertahan hidup dari bantuan terbatas pemerintah provinsi maupun pusat.
Itupun jumlahnya kecil dan hanya menyasar beberapa kelompok pembudidaya.
Kondisi ini mencerminkan belum kuatnya perhatian Pemkab Sumenep terhadap potensi ekonomi rumput laut. Padahal, sektor ini pernah menjadi tumpuan hidup warga pesisir.
Edie pun berharap, pada 2026 anggaran kembali digelontorkan untuk menggerakkan kembali kegiatan budidaya.
“Mudah-mudahan tahun 2026 kita dapat,” katanya.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang