281 Koperasi Merah Putih di Bangkalan Belum Berjalan, Diskop Ungkap Sejumlah Kendala

BANGKALAN, KOMPAS.com - Koperasi Merah Putih di Bangkalan, Jawa Timur, telah diluncurkan pada Rabu (16/7/2025). Namun, hingga saat ini belum ada koperasi yang berjalan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan (Diskop Umdag) Bangkalan, Rusdi Hamzah mengatakan, terdapat sejumlah kendala yang mengakibatkan macetnya pelaksanaan program pemerintahan pusat itu.

"Dari Kementerian itu nanti kan ada pendamping yang akan ke sini, sampai sekarang ini belum ada. Kementerian pun sedang menyiapkan langkah apa yang akan dilakukan selanjutnya," ujarnya, Kamis (24/7/2025).

Baca juga: Koperasi Merah Putih Pucangan Tuban Kembali Dibuka Usai Minta Maaf ke Ponpes Sunan Drajat

Rusdi mengatakan, untuk menjalankan program tersebut, setiap koperasi bisa melakukan peminjaman modal ke bank yang tergabung dalam himpunan bank milik negara (Himbara). Salah satu syaratnya yakni dengan melampirkan SK pendirian koperasi.

Namun, hingga kini dinas terkait belum menerima salinan surat keputusan (SK) atau akta pendirian koperasi. Padahal, sebanyak 281 Koperasi Merah Putih di Bangkalan telah berbadan hukum.

"Semuanya sudah berbadan hukum. Namun sampai sekarang, kami belum menerima salinannya," imbuhnya.

Baca juga: Cerita Ketua Koperasi Merah Putih: Belum Ada Modal, Sudah Ada yang Minta Pinjam Rp 100 Juta

Tak adanya salinan SK itu tak hanya menghambat proses peminjaman ke bank. Namun juga menghambat proses sosialisasi untuk tahap selanjutnya.

"Kita kan harus menunggu semuanya rampung dulu baru kita bisa melakukan sosialisasi selanjutnya, supaya enggak ada yang ketinggalan," jelasnya.

Ia mengatakan, nantinya setiap koperasi bisa mengajukan pinjaman ke bank maksimal sebanyak Rp 5 miliar. Meski begitu, belum diketahui skema pembayaran yang akan dilakukan jika nantinya koperasi mengalami pembayaran macet.

"Untuk tiap Koperasi Merah Putih bisa mengajukan Rp 3 miliar sampai Rp 5 miliar," jelasnya.

Meski begitu, hingga kini belum ada geliat dari pemilik koperasi untuk melakukan pinjaman ataupun menyerahkan salinan SK ke dinas.