Bus Wajib Masuk Terminal Arjosari, Ojek Pangkalan Taspen Terancam Kehilangan 40 Persen Penumpang

MALANG, KOMPAS.com - Kebijakan baru yang mewajibkan bus menurunkan penumpang di dalam Terminal Arjosari, Kota Malang, mulai 22 Juni mendatang, menimbulkan kekhawatiran di kalangan pengojek pangkalan Taspen.

Mereka memperkirakan akan kehilangan hingga 40 persen penumpang yang selama ini menjadi sumber pendapatan utama.

Koordinator Ojek Pangkalan Taspen, Adi Wiyono (55), mengungkapkan bahwa larangan bus ngetem atau menurunkan penumpang di sekitar Jalan Raden Intan dan area Taspen akan berdampak signifikan pada kehidupan mereka.

"Ini kami selaku ojek pangkalan, seandainya bus tidak boleh berhenti di Taspen, yang jelas kami terdampak," ujarnya di pangkalan ojek Taspen, Blimbing, Kota Malang pada Senin (9/6/2025).

Baca juga: Bus dan Ojol Kini Wajib Masuk Terminal Arjosari, Pelanggar Terancam Ditilang

Menurut Adi, sekitar 40 persen penumpang ojek pangkalan Taspen berasal dari penumpang bus yang turun di sepanjang jalur tersebut sebelum memasuki terminal.

Ia menambahkan, dengan adanya aturan baru ini, pendapatan harian pengojek, yang berkisar antara Rp 75.000 hingga Rp 100.000, terancam anjlok.

Pangkalan ojek yang telah berdiri selama 25 tahun dan memiliki 30 anggota merasa diabaikan dalam proses sosialisasi kebijakan ini.

Adi menyayangkan kurangnya komunikasi dari pihak Dinas Perhubungan maupun pengelola Terminal Arjosari terkait rencana tersebut.

"Harapan kami sebelum diberlakukan ada pemberitahuan. Ojek pangkalan dapat perhatian. Seolah-olah kami dipandang sebelah mata," tuturnya.

Adi juga menyoroti bahwa perhatian pemerintah seakan hanya tercurah pada ojek online, yang kini diwajibkan menjemput penumpang di dalam area terminal.

Baca juga: Revitalisasi Terminal Arjosari Malang, Kemenhub Alokasikan Rp 24 Miliar

Ia menilai kebijakan ini tidak adil dan tidak memberikan solusi bagi para pengojek pangkalan.

"Kami mendukung peraturan, tetapi kami juga anak bangsa yang mengais rezeki di sini, mohon diperhatikan. Mungkin kami dicarikan tempat," harapnya.

Meskipun demikian, Adi menegaskan bahwa pihaknya tidak anti terhadap ojek online dan berkomitmen saling menghormati.

Ia menyebutkan bahwa sebelumnya telah ada kesepakatan informal mengenai zona penjemputan untuk menghindari benturan.

"Harapan kami ke pemerintah yang punya kewenangan bisa mengayomi sama-sama. Jangan sampai ada benturan, atur kami agar semua bisa cari makan," pungkasnya.