KK Baru Tak Terbaca Jadi Kendala dalam SPMB, Ini Solusi yang Dipilih Pendaftar di Banyuwangi

BANYUWANGI, KOMPAS.com - SMK Negeri 1 Banyuwangi mencatatkan diri sebagai salah satu sekolah yang paling diminati dalam seleksi penerimaan murid baru (SPMB) tahun 2025.

Berdasarkan data panitia SPMB, hingga hari ketiga pendaftaran, sebanyak 553 calon siswa telah mendaftar di sekolah yang menawarkan 11 kejuruan tersebut.

"Hingga hari ketiga pada Rabu (4/6/2025), sebanyak 183 siswa telah melakukan proses pengambilan PIN, dan 370 calon siswa melakukan verifikasi dan validasi (verval)," ujar Polin Febiana, panitia SPMB SMKN 1 Banyuwangi, Kamis (5/6/2025).

Namun, jumlah tersebut tidak berarti seluruhnya mendaftar di sekolah tersebut. Sebab, proses pengambilan PIN dan verval merupakan syarat yang diperlukan untuk mendaftar di sekolah manapun di wilayah Jawa Timur.

Baca juga: Aturan Baru SPMB Jabar 2025, Calon Peserta Didik Jalur Prestasi Wajib Ikut Tes Terstandar

Polin mengungkapkan bahwa kendala yang paling banyak dihadapi calon pendaftar adalah terkait kartu keluarga (KK) yang belum berusia satu tahun.

"KK menjadi syarat utama untuk kegiatan pengambilan PIN dan proses verval. Kendala KK sebagian besar terbaca sistem kurang dari 1 tahun, sehingga sistem tidak mau menerima," ujar Polin.

Aturan ini diterapkan untuk mencegah manipulasi data, seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, di mana ada calon siswa yang dititipkan ke KK lain untuk dapat diterima di sekolah yang diinginkan.

Dari beberapa solusi yang tersedia, para calon pendaftar lebih memilih untuk tetap menggunakan KK lama dalam berkas pendaftaran SPMB.

Baca juga: SPMB Tingkat SMP di Bangkalan Mulai Temui Kendala, Wali Murid Keluhkan Kesulitan Unggah Berkas

Selain pengetatan sistem pembacaan KK, pengetatan juga diterapkan pada tes kesehatan yang harus dilakukan di puskesmas dan rumah sakit pemerintah untuk mencegah rekayasa hasil.

"Ada cek kesehatan yang meliputi buta warna hingga tinggi badan yang berhubungan dengan jurusan yang dipilih. Tujuannya adalah untuk mengurangi risiko saat pembelajaran dan praktik," ungkap Polin.

Untuk mencegah calon pendaftar gagal registrasi akibat kurangnya kelengkapan persyaratan, Polin menambahkan bahwa pihaknya aktif mensosialisasikan informasi melalui berbagai platform yang mudah diakses masyarakat, mulai dari akun media sosial sekolah hingga podcast.