Polemik SHM di Laut Tak Kunjung Usai, Warga Sumenep Kembali Surati Ombudsman RI
SUMENEP, KOMPAS.com - Warga Dusun Tapakerbau, Desa Gersik Putih, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, kembali mengirimkan surat kepada Ombudsman Republik Indonesia.
Tujuannya meminta Ombudsman RI untuk membuka kembali laporan warga terkait polemik penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) di atas pesisir dan laut di Dusun Tapakerbau yang hingga kini tidak kunjung menemui titik terang.
Sesuai ketentuan Pasal 7 huruf b, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008, warga yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Tolak Reklamasi (Gema Aksi) meminta Ombudsman RI untuk menerbitkan atau mengeluarkan rekomendasi.
Di antaranya menyatakan, terbitnya SHM-SHM di atas pesisir dan pantai di Kampung Tapakerbau telah terjadi malaadministrasi.
Baca juga: Polemik SHM di Atas Laut Sumenep, Tidak Pernah Jadi Lahan Pertanian atau Tambak Garam
Selain itu, warga juga meminta Ombudsman RI untuk merekomendasikan agar Kepolisian menindaklanjuti laporan mereka dalam dugaan tindak pidana perusakan kawasan lindung.
"Dan menindak tegas pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab sesuai hukum yang berlaku," kata Marlaf Sucipto, kuasa hukum warga Dusun Tapakerbau dalam rilis tertulisnya, Sabtu (15/3/2025).
Marlaf menambahkan, melalui surat ini, warga juga meminta Ombudsman merekomendasikan Kementerian ATR/BPN RI untuk mencabut SHM-SHM di atas pesisir dan laut di Dusun Tapakerbau.
"Karena sampai saat ini belum ada langkah konkret dari Kementerian ATR/BPN RI," tambah dia.
Di samping itu, mengacu pada ketentuan Pasal 8 UU Nomor 37 Tahun 2008, warga memohon kepada Ombudsman RI untuk mengumumkan kepada publik hal-hal yang telah dimohonkan oleh mereka.
Sebab, pesisir dan pantai adalah ruang publik dan menjadi hak publik.
Pada tanggal 17 Februari 2025 lalu, penyidik dari Polda Jatim telah memeriksa sejumlah pihak terkait polemik penerbitan SHM di atas pesisir dan laut di Dusun Tapakerbau itu.
Para pihak yang dimintai keterangan di antaranya Muhab, Kepala Desa (Kades) aktif Desa Gersik Putih yang juga pemilik SHM seluas 2 hektar di atas pesisir dan laut di Dusun Tapakerbau.
Juga diperiksa Mina, Kades Gersik Putih periode sebelumnya. Mina diperiksa bersama suaminya, Zaini.
Pemeriksaan mereka dilakukan di Mapolda Jatim pada tanggal 18 Februari 2025. Selain itu, penyidik Polda Jatim juga memeriksa pejabat di lingkungan BPN Sumenep.
Rangkaian pemeriksaan itu dilakukan atas dugaan adanya pelanggaran hukum dalam penerbitan SHM di atas pesisir dan laut di Dusun Tapakerbau pada tahun 2009 silam.
Baca juga: Ada HGB di Atas Laut Jatim, DPRD Minta Pemprov dan BPN Klarifikasi
