KOMPAS.com - Calon gubernur Jatim nomor urut 2, Khofifah Indar Parawansa, menyambut baik kebijakan Presiden Prabowo Subianto menghapus utang UMKM, petani dan nelayan.
Menurutnya, hal itu akan sangat berdampak pada perekonomian Jatim karena sebagian besar perekonomian Jatim ditopang sektor UMKM.
"50 persen lebih PDRB (produk domestik regional bruto) Jatim disumbang UMKM. Tahun ini 59,18 persen," katanya saat mengunjungi sentra pembuatan kue bakpia di Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, Jumat (8/11/2024).
Sebagian besar UMKM di Jatim, menurut dia, memang punya potensi berkembang. Namun mereka terkendala pembayaran kredit karena beberapa alasan seperti terdampak Covid19 hingga karena bencana.
Baca juga: Elektabilitas Tinggi, Khofifah: Kerja Keras Semua Pihak
"Saya yakin para pelaku UMKM, petani dan nelayan sangat bahagia mendengar gebrakan pemerintah pusat ini," ujar Khofifah.
Dia mengaku sudah memerintahkan tim sukses Khofifah-Emil untuk mengkonsolidasikan data para pelaku UMKM, nelayan dan petani yang potensial terbebas dari utang bank tersebut.
"Yang memenuhi syarat itu ada berapa di Jatim, berapa banyak jumlahnya dan di mana saja. Saya minta untuk segera diidentifikasi supaya Jawa Timur bisa merespon paling cepat," ujarnya.
Seperti diketahui, belum sebulan menjabat, Presiden Prabowo menerbitkan aturan untuk menghapus utang macet usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, serta UMKM.
Hal ini ditandai penandatanganan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 pada tanggal 5 November 2024.
Kebijakan tersebut, menurut Prabowo, mempertimbangkan saran dan aspirasi banyak pihak terutama dari kelompok-kelompok tani dan nelayan seluruh Indonesia.
"Dengan ini pemerintah berharap dapat membantu saudara-saudara kita para produsen yang bekerja di bidang pertanian, UMKM, dan nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting, mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka," ucap Prabowo.
Hal-hal teknis terkait persyaratan yang dipenuhi akan ditindaklanjuti kementerian maupun lembaga terkait.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang