SURABAYA, KOMPAS.com - Massa buruh menutup sebagian akses di sekitar Jalan Embong Malang, Tegalsari, Surabaya, saat Hari Buruh Internasional, Rabu (1/5/2024). Hal tersebut membuat arus lalu lintas terhambat.
Berdasarkan pantauan Kompas.com, kemacetan sudah mulai terjadi sejak di Jalan Basuki Rahmat. Sejumlah mobil dan sepeda motor tampak hanya bisa berjalan perlahan.
Baca juga: Buruh Semarang Mengeluh Terlindas Gaji Rendah dan Tingginya Biaya Pendidikan Anak
Kemudian, tampak ratusan massa buruh berhenti tepat di depan Tunjungan Plaza, Jalan Embong Malang. Mereka memarkirkan sepeda motor dan mobil komando di sekitar jalan tersebut.
Sedangkan, aparat kepolisian terlihat sedang mengatur lalu lintas untuk mengurai kemacetan.
Sebab, mereka tidak menutup akses Jalan Embong Malang menuju ke Jalan Blautan itu.
Baca juga: 20.000 Buruh Akan Geruduk Kantor Gubernur Jatim Saat May Day, Ini Rutenya
Juru bicara massa aksi, Nuruddin Hidayat mengatakan, total ada sekitar 500 buruh yang melakukan orasi di Jalan Embong Malang. Mereka berhenti di daerah tersebut, sejak pukul 13.00 WIB.
"Berhenti di Tunjungan Plaza ini kurang lebih 500 orang. Ini hanya anggota FSPMI Kota Surabaya, jadi hanya satu serikat di Kota Surabaya saja," kata Nuruddin, ketika ditemui di Jalan Embong Malang, Rabu (1/5/2024).
Ratusan massa tersebut sengaja berhenti untuk menunggu kelompok lainya yang masih dalam perjalanan. Nantinya, mereka akan berangkat bersama-sama menuju ke Kantor Gubernur Jatim.
"Dari Cito Mall ini gabungan serikat pekerja seluruh daerah, ada dari Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Pasuruan Lamongan, Tuban, Jombang, Malang, Probolinggo raya, Jember, Lumajang, Bayuwangi," jelasnya.
Nuruddin mengungkapkan, ada sekitar 15.000 buruh yang akan menuju ke Kantor Gubernur Jatim. Sedangkan Jalan Pahlawan tersebut dipilih sebagai titik aksi.
Baca juga: Ini Rekayasa Lalu Lintas Saat Demonstrasi Hari Buruh di Surabaya Besok
Sementara itu, Ketua DPW Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jatim, Jazuli mengatakan, pihaknya meminta agar pemerintah daerah memberi jaminan kesehatan. Salah satunya membentuk dengan Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS).
"Adanya BPRS diharapkan dapat menyelesaiakan persoalan buruknya layanan rumah sakit khususnya terhadap pasien peserta BPJS Kesehatan," ujarnya.
Selain itu, buruh juga meminta agar pemerintah menyisikan sebagian Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), untuk membayar iuran BPJS milik buruh yang tidak mampu atau miskin.
Jazuli mengungkapkan, pembayaran iuran BPJS Kesehatan para buruh merupakan tanggung jawab tempat kerja. Namun, beberapa perusahaan masih ada yang tak memenuhinya.
Baca juga: Nestapa Buruh Angkut Garam di Madura, Bayaran Kecil dan Perlindungan Minim
"Jadi (pemerintah harusnya) tetap memberikan penjaminan layanan kesehatan bagi buruh, yang pengusahanya lalai tidak membayar iuran BPJS Kesehatan," ujarnya.
"(Lalu) beri sanksi administratif tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu bagi pengusaha yang tidak mendaftarkan buruhnya BPJS Kesehatan dan atau BPJS Ketenagakerjaan," tambahnya.
Sedangkan, Kasi Humas Polrestabes Surabaya, AKP Haryoko Widhi mengatakan, total ada sekitar 3.500 personel gabungan yang akan diterjunkan untuk bersiaga seama May Day.
"Personel gabungan ada sekitar 3.500an. Estimasi massa aksi sekitar 5000 sampai 8000 an, Polrestabes akan menyiapkan pola-pola pengamanan, seperti di titik kumpul Cito, Royal, KBS," kata Haryoko.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.