Polres Pamekasan Periksa KPU dan PPK Terkait Pemotongan Anggaran KPPS

PAMEKASAN, KOMPAS.com - Kepolisian Resor Pamekasan, Jawa Timur, memanggil ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pamekasan dan 5 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) terkait dugaan pemotongan anggaran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di 5 kecamatan.

Lima anggota PPK yang diperiksa yakni dari PPK Pakong, PPK Palengaan, PPK Proppp, PPK Pasean serta PPK Larangan.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Pamekasan, Ajun Komisaris Polisi Doni Setiawan membenarkan soal pemeriksaan ketua KPU dan 5 ketua PPK. Mereka diperiksa dalam rangka klarifikasi terkait banyaknya informasi dugaan pemotongan biaya operasional di masing-masing KPPS. 

"Ketua KPU sudah dimintai keterangan sehari yang lalu. Sedangkan PPK, baru sebagian karena ada yang belum datang karena berhalangan," terang Doni Setiawan, Jumat (15/3/2024). 

Baca juga: Polisi yang Pukul Demonstran Penolak Rekapitulasi Suara di Pamekasan Minta Maaf

Doni belum bisa mengungkapkan hasil klarifikasi terhadap ketua KPU dan ketua-ketua PPK. Alasannya, hal itu berkaitan dengan internal kebutuhan penyidik.

"Mohon maaf kalau hasilnya belum bisa kami publikasikan. Ada waktunya sendiri nanti," imbuhnya. 

Sementara itu, Ketua KPU Pamekasan, Halili mengaku sudah memberikan klarifikasi kepada polisi. Pihaknya membantah adanya pemotongan biaya operasional PPS. Hal itu karena tidak adanya laporan dari badan ad hoc Bawaslu Pamekasan. 

"Tidak ada laporan dari Bawaslu jika ada pemotongan di tingkat PPS," ujar Halili. 

Halili mengungkapkan, seluruh PPK di 13 kecamatan sudah dipanggil semua untuk diklarifikasi terkait isu pemotongan biaya operasional KPPS. Tidak ada satupun PPK yang menyatakan adanya pemotongan. 

"Semua PPK sudah kami kumpulkan untuk diklarifikasi. Mereka tidak ada yang tahu tentang pemotongan tersebut," tegasnya. 

Salah satu Panitia Pemungutan Suara (PPS) di salah satu desa di Kecamatan Pakong yang enggan disebut identitasnya mengaku, pemotongan biaya operasional KPPS mencapai Rp 1 juta. Biaya itu untuk pengamanan dari unsur kepolisian dan TNI. 

"Biaya KPPS dipotong Rp 1 juta dibagikan ke polisi dan TNI," katanya. 

Baca juga: Dendam di Balik Bom Bondet Rumah Ketua KPPS Pamekasan, Eksekutor Dibayar Rp 500.000

Anggota KPPS lain di Kecamatan Larangan mengaku dipotong Rp 970.000. Biaya tersebut untuk kebutuhan laporan kegiatan masing-masing KPPS. Dengan dana tersebut, KPPS sudah tidak dibutuhkan lagi untuk membuat laporan. 

"Kami laporan buat sendiri dan sudah selesai. Kami heran karena masih ada pemotongan lagi," ungkapnya.