Advokat Pendukung Ganjar-Mahfud Siap Dampingi Korban Intimidasi

SURABAYA, KOMPAS.com - Pasangan capres-cawapres nomor urut 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD menyediakan 1.000 advokat dari berbagai daerah untuk mengawal laporan intimidasi pendukungnya.

Para advokat ini berada di bawah naungan Tim Pembela Rakyat (TPR). 

Presidium TPR Anggiat Tobing mengatakan, TPR menyediakan pendampingan hukum gratis bagi pendukung Ganjar-Mahfud yang merasa mengalami intimidasi. 

Baca juga: Soal Jokowi Bagi-bagi Beras, Ganjar: Tidak Apa -apa, asal Tidak Dipolitisir

"Kami akan memberikan pendampingan hukum gratis. Silahkan laporkan ke tim pemenangan daerah masing-masing," katanya di Surabaya usai deklarasi TPR Jawa Timur, Selasa (23/1/2024).

Saat ini, pihaknya masih dalam tahap pendataan laporan intimidasi. Karena itu, dia enggan menjelaskan detil laporan terkait tindakan intimidasi yang diduga dilakukan oleh aparat.

Intimidasi oleh siapapun dalam proses politik menurut dia adalah bentuk degradasi demokrasi.

"Intimidasi adalah bentuk degradasi kualitas demokrasi di Indonesia. Karena itu kami ajak kontestan pilpres untuk bersaing secara sehat," ujarnya.

Sebelumnya Ganjar sendiri mengaku menerima laporan bahwa sejumlah kepala daerah hingga  kepala desa mulai menerima intimidasi jelang Pilpres 2024.

"Saya dapat laporan kepala daerah hingga kepala desa mulai dihubungi lewat telepon. Bahasanya jangan kenceng-kenceng," katanya saat kampanye Akbar di GOR Sidoarjo, Minggu (21/1/2024).

Dia tidak menjelaskan detil siapa yang menghubungi kepala daerah dan kepala desa serta maksud pesan yang disampaikan. Dia hanya menyebut hal itu sebagai bentuk intimidasi politik.

Mantan Gubernur Jateng ini meminta siapa pun kepala daerah yang merasa menerima intimidasi melapor ke Tim Pemenangan Nasional (TPN) disertai bukti-bukti.

"Kita mau pemilu ini berlangsung jujur dan adil tanpa aksi intimidasi," terangnya.

Baca juga: Timses Prabowo-Gibran Beri Bantuan Hukum ke Korban Pemukulan Relawan Ganjar-Mahfud

Dia yakin semua aparat baik polisi, TNI, hingga kejaksaan akan berlaku netral dalam Pemilu.

"Jika tidak konsekwensinya terlalu besar karena bisa mencederai demokrasi," ucap Ganjar.