Butet Jelaskan Intimidasi Saat Gelar Pertunjukan di Taman Ismail Marzuki

KOMPAS.com - Budayawan Butet Kartaredjasa menceritakan intimidasi yang diterimanya dari aparat kepolisian ketika menggelar pertunjukan kesenian di Taman Ismail Marzuki, Menteng, Jakarta Pusat.

Hal itu diungkapkan Butet saat menghadiri acara mimbar bebas dengan tajuk Gerakan Mahasiswa Selamatkan Demokrasi di kampus Universitas 17 Agustus (Untag) Surabaya, Rabu (6/12/2023).

"Dua hari yang lalu, saya mencicipi satu peristiwa yang terjadi dalam intimidasi pertunjukan kesenian saya, di Taman Ismail Marzuki, tanggal 1 dan 2 November lalu," kata Butet.

Baca juga: Tak Revisi Naskah meski Dilarang Bicara Politik di Pentas Teater, Butet: Kalau Dianggap Melanggar, Silakan Tangkap

Ketika itu, Butet yang menggelar pertunjukan teater bertajuk "Musuh Bebuyutan", diminta aparat kepolisian menandatangani surat terkait beberapa larangan saat berada di atas panggung.

"Saya harus menandatangani surat yang salah satu itemnya berbunyi, saya harus mematuhi tidak bicara politik. Acara tidak boleh untuk kampanye, tidak boleh ada tanda gambar, tidak boleh urusan pemilu," jelasnya.

Butet pun menekankan terkait pelarangan membahas perihal politik, dalam kesenian yang dibawakannya. Sebab, dia baru mengetahui ada larangan itu setelah 41 kali menggelar acara.

"Memang tidak, ini cerita biasa, tapi saya tidak boleh bicara politik, baru kali ini sejak tahun 98 polisi menambahkan redaksional itu, dan saya menandatangani," ujar dia.

Oleh karena itu, Butet pun merasa mendapatkan tindakan intimidasi dari aparat kepolisian.

Baca juga: Tak Ubah Naskah meski Dilarang Bicara Politik di Pentas Teater, Butet: Panggung Kami Isinya Parodi Satire

Dia merasa karya seninya sudah dibatasi dan diatur oleh kekuasaan, yang tak disebut secara jelas.

"Menurut saya, itu intimidasi. Intimidasi tidak harus pertemuan langsung, tidak harus ada pernyataan verbal dari polisi, polisi datang marah-marah, tidak, bukan itu," ucapnya.

Butet sendiri merasa bingung dengan tindakan yang dilakukan pihak kepolisian tersebut.

Sebab, menurut dia, selama ini proses perizinan tidak berjalan rumit setelah tahun 1998.

"Aku enggak tahu (alasan intimidasi), tanya polisi, bagi saya ada keganjilan saja, aneh, kenapa harus hari ini, ketika ada sesuatu yang terang benderang mengerjai demokrasi dan konstitusi," tutupnya.