Soal Percepat Pendaftaran Capres-Cawapres, Mahfud MD: Diputuskan Minggu Depan

NGANJUK, KOMPAS.com – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut jadwal pendaftaran capres dan cawapres yang bakal dipercepat akan diputuskan minggu depan.

“Akan diputuskan minggu depan,” jelas Mahfud dalam acara Ngaji Politik Kebangsaan Menko Polhukam RI bersama Pengasuh Pondok Pesantren se-wilayah Mataraman Jawa Timur di Pondok Pesantren Mojosari, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Jumat (15/9/2023) sore.

Sebagaimana diketahui, semula pendaftaran capres dan cawapres akan dimulai pada 19 Oktober hingga 25 November 2023.

Baca juga: Mahfud MD Beberkan Duduk Perkara Konflik Pulau Rempang: Yang Demo Orang Luar

Namun setelah itu beredar kabar bahwa pendaftaran capres dan cawapres akan dimajukan.

Hal itu mengacu pada draf Peraturan KPU terbaru yang kini sedang dibahas pemangku kepentingan terkait.

Menurut Mahfud, rencana mempercepat pendaftaran capres dan cawapres ini karena tahapan Pemilu 2024 berjalan dengan lancar.

“Tapi ini dipercepat, karena lancar ini acaranya, semua berjalan baik. Ada ribut-ribut dikit ya biasalah, ada koalisi yang saling sindir, saling adu program, tidak apa-apa juga,” bebernya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menuturkan, opsi pertama pendaftaran capres dan cawapres akan dimajukan tanggal 10 Oktober hingga 16 Oktober 2023.

Sementara opsi kedua pendaftaran capres dan cawapres akan dimulai 19 Oktober, dan berakhir pada 24 Oktober 2023.

“Jadi besok pendaftaran akan diajukan, tanggal 10 Oktober itu sudah pendaftaran, tanggal 16 Oktober ditutup untuk pasangan calon presiden,” ucap dia.

“Alternatif kedua tanggal 19 Oktober pendaftaran, tanggal 24 Oktober juga ditutup pendaftarannya,” lanjut Mahfud.

Baca juga: Mahfud MD Balas Pantun Sekjen PDI-P Soal Bacawapres Tegak Lurus

Rencana memajukan pendaftaran capres dan cawapres ini, disebut Mahfud, akan diputuskan pada rapat antara pihak KPU, DPR, dan pemerintah pada minggu depan.

“Rapatnya besok, pekan depan antara DPR dengan KPU dengan pemerintah,” pungkas menteri asal Madura tersebut.