Saat Para Wartawan Gantungkan Kartu Pers di Pagar Rumah Dinas Bupati Blitar...

BLITAR, KOMPAS.com - Puluhan wartawan Kabupaten dan Kota Blitar, Jawa Timur, menggelar aksi keprihatinan di depan Pendopo Ronggo Hadi Negoro yang merupakan rumah dinas Bupati Blitar Rini Syarifah, Jumat (25/8/2023).

Para jurnalis memprotes penyelenggaraan keprotokoleran Bupati Blitar Rini Syarifah yang dinilai mengekang tugas wartawan.

Baca juga: Tanggapi Mundurnya Wabup, Bupati Blitar: Semua Aman-aman Saja...

Peserta aksi membentangkan sejumlah poster. Di antaranya bertuliskan: "Bupati Jangan Takut Diwawancarai", "Bupati Elit, Wawancara Sulit",  Kabupaten Blitar Darurat Kebebasan Pers", dan lainnya.

Aksi unjuk rasa dimulai sekitar pukul 08.30 WIB dan dimulai dengan orasi sejumlah wartawan tentang pengalaman mereka meliput kegiatan Bupati Blitar.

Baca juga: Pemkot Blitar Buka 327 Formasi PPPK di 2023, Paling Banyak Posisi Guru

Aksi juga diwarnai penandatanganan pernyataan terbuka, dibarengi aksi menggantung kartu pers ke pagar rumah dinas Bupati Blitar.

"Pers bekerja dalam koridor Undang-Undang, pers menjalankan peran dan fungsi kontrol sosial. Pers adalah pilar demokrasi," demikian penggalan pernyataan terbuka wartawan yang tergabung dalam Wartawan Blitar Peduli Kebebasan Pers.

Pengakuan wartawan

Sejumlah wartawan mengaku mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan saat hendak mewawancarai Rini Syarifah dalam kesempatan door stop. 

"Setiap kita mengajukan pertanyaan ke Bupati, ajudan-ajudan yang mengelilinginya selalu menghalang-halangi sembari mengatakan 'di luar konteks. Sudah, sudah'," ujar April, wartawati dari sebuah stasiun radio di Blitar.

"Tidak jarang kita mendapatkan perlakuan fisik seperti menarik baju," tambahnya.

Baca juga: Dipecat dari Perusahaan Ekspedisi, Kurir di Blitar Ganti Pekerjaan Jadi Pengantar Sabu

KOMPAS.COM/ASIP HASANI Puluhan wartawan Blitar mengikuti aksi keprihatinan merespon kerasnya keprotokoleran Bupati Blitar Rini Syarifah dalam menghadapi wartawan, Jumat (25/8/2023)

Wartawan lainnya, Nana yang bekerja untuk Detik.com, mengatakan bahwa selama sekitar tiga tahun Rini Syarifah menjabat sebagai Bupati Blitar belum pernah mengabulkan permintaan wawancara.

Padahal, kata dia, banyak dinamika sosial di Kabupaten Blitar yang seharusnya mendapatkan respons langsung dari Bupati Blitar.

Dia mencontohkan banyaknya warga yang melakukan aksi tanam pohon pisang di jalan-jalan yang rusak.

"Kita kan ingin mendengar apa yang dilakukan kepala daerah menanggapi kerusakan infrastruktur jalan di wilayahnya. Kalau APBD tidak mampu mengatasi apa yang akan dilakukan Pemkab," ujarnya.

Nana menambahkan, Bupati Blitar tidak pernah memberikan pernyataan yang memadai terkait perkembangan terakhir terkait pengajuan pengunduran diri Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso beberapa waktu lalu.

"Padahal publik sangat ingin mengetahui bagaimana beliau menyikapi pengunduran diri wakilnya, setelah beberapa kali Wabup menyatakan niat untuk mundur," kata dia.

Tanggapan Pemda

Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Blitar Herman Widodo yang mendatangi aksi unjuk rasa mengaku pihaknya dapat memahami apa yang disampaikan oleh wartawan.

Herman memastikan akan meneruskan aspirasi wartawan pada Bupati Blitar.

"Tentu tidak ada niat kami dan Ibu Bupati untuk menghalang-halangi kerja rekan-rekan jurnalis. Kami akan sampaikan kepada pimpinan apa yang menjadi aspirasi rekan-rekan," ujarnya.