Dugaan Korupsi Minyak Goreng, 6 Distributor di Madiun Diperiksa

MADIUN, KOMPAS.com - Tim Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, Jawa Timur, sudah memeriksa enam distributor penyalur minyak goreng murah setelah mendapatkan perintah langsung dari Kejaksaan Agung RI. Hasilnya, ditemukan pemesanan fiktif sekitar 3.000 liter minyak goreng murah.

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, Nanik Kushartanti menyatakan, temuan itu berdasarkan hasil pemeriksaan timnya ke enam distributor minyak goreng di wilayah Kabupaten Madiun. Pemeriksaan enam distributor itu untuk membantu penyidikan dugaan korupsi minyak goreng yang ditangani Kejaksaan Agung RI.

“Kami membantu penyidikan kasus korupsi minyak goreng atas perintah Jaksa Agung, di mana beberapa obyeknya (distributor) ada di Kabupaten Madiun,” ujar Nanik didampingi Kasi Intel, Arief Fatchurrohman dan Kasi Pidsus, Purning Dahono Putro, Kamis (9/6/2022).

Baca juga: Diperintah Jaksa Agung, Kejari Madiun Kebut Kasus Korupsi Pupuk Bersubsidi, 86 Orang Diperiksa

Pemeriksaan terhadap enam distributor itu berdasarkan data yang diberikan Kejaksaan Agung terkait distribusi minyak goreng di wilayah Kabupaten Madiun selama kurun waktu Januari hingga Maret 2022.

Nanik mengungkapkan, hasil pengecekan terhadap enam distributor tersebut, terdapat satu distributor yang diduga fiktif. Sebab, setelah diperiksa, koperasi yang berada di Kecamatan Kebonsari itu tidak pernah memesan 3.000 liter minyak goreng.

Baca juga: Pembunuh Pensiunan RRI Madiun Ditangkap di Madura, Ada Motif Asmara?

“Jadi fiktifnya itu badannya (koperasi) ada, namun tidak pernah memesan minyak goreng. Totalnya sektiar 3.000 liter,” jelas Nanik.

Sementara, selama kurun waktu Januari hingga Maret, dilaporkan koperasi itu menerima pesanan minyak goreng murah total sebanyak 3.000 liter.

Terhadap temuan itu, Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun sudah menyampaikan hasil pemeriksaan itu ke Kejaksaan Agung RI. Dengan demikian, pihaknya tidak mengetahui jumlah kerugian yang terjadi akibat pemesanan minyak goreng yang fiktif.

“Kami tidak bisa menghitung (kerugian negaranya). Nanti Kejaksaan Agung yang menghitung,” kata Nanik.