KPU Pamekasan Belum Memiliki Kantor padahal Tahapan Pemilu Akan Dimulai

PAMEKASAN, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, belum memiliki kantor yang representatif, padahal tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 akan dimulai pada Agustus 2022 mendatang.

Saat ini, komisioner dan staf KPU Kabupaten Pamekasan berkantor di bekas gudang penyimpanan logistik pemilu.

Ketua KPU Kabupaten Pamekasan, Halili mengatakan, kantor lama KPU kondisinya sudah ambruk. Bahkan, lokasinya menjadi langganan banjir saat hujan deras.

Baca juga: Puluhan Warga Kepung Rumah Sekda Pamekasan Minta Pilkades Ditunda

Karena itu, sampai saat ini, kegiatan KPU dilaksanakan di bekas gudang logistik.

"Sudah tak ada lagi bangunan yang bisa ditempati kecuali bekas gudang logistik. Tahapan Pemilu 2024 sudah akan segera dimulai," kata Halili saat ditemui, Jumat (22/4/2022).

Menurut Halili, bekas gudang logistik itu sangat sempit. Ukurannya sekitar 2x3 meter. Tidak ada tempat pertemuan yang memadai yang bisa digunakan untuk rapat atau menerima tamu dalam jumlah banyak.

"Pada saat penerimaan pendaftaran parpol pada Agustus mendatang, kami butuh tempat yang luas. Kalau tak ada lagi, maka alternatifnya pakai tenda di depan gudang," imbuhnya.

Baca juga: Kasus Pembunuhan Calon Kades di Pamekasan, Polisi Sudah Periksa 4 Saksi

Pihaknya sudah berusaha melobi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan dan Bupati Pamekasan agar dibuatkan kantor baru yang representatif. Namun, sampai saat ini hanya dijanjikan terus.

"Kami sudah berkali-kali melobi DPRD dan bupati. Tapi kami kena prank kata anak sekarang," ungkap mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemkab Pamekasan, Taufikurrahman menjelaskan, KPU merupakan lembaga independen yang hierarkinya sampai ke pusat. Karena itu, menurut Taufikurrahman, penganggaran kantor untuk KPU di daerah dari pusat.

Tanah dan bangunan yang ditempati KPU Pamekasan saat ini merupakan hibah Pemkab Pamekasan. Tahun 2019, KPU pernah mengajukan hibah untuk rehabilitasi gedung sebesar Rp 6 miliar.

"KPU menolak hibah uang tapi minta hibah kantor. Karena pandemi, dana hibah dialihkan. Saat ini belum dianggarkan ulang," ungkap Taufik.