Demo di Malang, Mahasiswa Bawa Spanduk Bergambar 5 Pejabat Buron hingga Pengkhianat Demokrasi

MALANG, KOMPAS.com - Aksi unjuk rasa yang mengatasnamakan Aliansi Cipayung di depan gedung DPRD Kota Malang, Jawa Timur diwarnai dengan pemasangan spanduk pada Kamis (14/4/2022).

Para pengunjuk rasa itu memasang spanduk besar dengan ukuran sekitar 8 X 4 meter yang menunjukkan lima pejabat negara dengan mata tertutup bertuliskan buronan negara -pengkhianat demokrasi.

Lima pejabat tersebut yakni Muhaimin Iskandar, Zulkifli Hasan, Luhut Binsar Panjaitan, Bahlil Lahadalia, dan Airlangga Hartarto.

Perlu diketahui, unjuk rasa diikuti oleh ratusan mahasiswa dari berbagai organisasi mahasiswa eksternal kampus di antaranya dari PMII, PMKRI, GMNI, HMI dan GMKI.

Baca juga: Arus Mudik Diprediksi Ramai, Pertamina Jamin Stok BBM Aman di Malang Raya Saat Lebaran

Korlap Aksi, Mulyadin mengatakan, pemasangan spanduk bertujuan supaya elit atau pejabat negara tidak main-main dengan masyarakat.

Ia beralasan lima pejabat itu dipilih karena kerap memberi pernyataan terkait polemik Pemilu 2024. 

"Yang jelas dan sebenarnya kita tidak melihat itu presiden dan beberapa menteri menjelaskan bahwa Pemilu tetap dilaksanakan di tahun 2024, tapi poster ini memperlihatkan jangan sampai wacana itu dimainkan oleh elit," kata Mulyadin, Kamis.

Dalam aksi tersebut, Mulyadin juga menyampaikan sejumlah persoalan terkait kenaikan harga dan kelangkaan bahan pokok.

"Pertama, soal kelangkaan BBM, kelangkaan minyak goreng dan harganya melonjak drastis yang menjadi beban masyarakat secara luas," katanya.

Baca juga: Mahasiswa Gelar Demo di Solo, Long March dari Ngarsopuro ke Gladak

Dia mengatakan ada tiga poin tuntutan dari para pengunjuk rasa. Pertama soal kenaikan harga BBM jenis Pertamax dan menuntut Pemkot Malang agar tidak terjadi kekurangan stok.

"Karena di beberapa tempat terjadi krisis kekurangan stok Pertamina itu, kami berharap Pemkot Malang mampu memfasilitasi kekurangan itu, dalam artian mengantisipasi," katanya.

Tuntutan kedua masih soal kenaikan harga BBM yaitu menuntut harga Pertamax dikembalikan ke semula.

Untuk tuntutan ketiga soal polemik ketersediaan dan harga minyak goreng agar pemerintah dapat menyikapi dengan serius pihak-pihak yang terlibat sebagai mafia.

"Karena kan sudah dibentuk satgas dari Polri untuk menindaklanjuti para mafia agar bisa ditransparansi kepada masyarakat. Apalagi menteri sudah menegaskan akan mengungkap mafia itu tapi sampai hari ini tidak ada itu di publik," ungkapnya.

Jika tuntutan yang ada tidak diakomodasi, pihaknya mengancam melakukan aksi kembali dengan massa yang lebih besar.

KOMPAS.com/ Nugraha Perdana Aksi unjuk rasa yang mengatasnamakan dari Aliansi Cipayung di depan gedung DPRD Kota Malang, Jawa Timur pada Kamis (14/4/2022).