Demo di Malang, Mahasiswa Bawa Spanduk Bergambar 5 Pejabat Buron hingga Pengkhianat Demokrasi

Para pengunjuk rasa itu memasang spanduk besar dengan ukuran sekitar 8 X 4 meter yang menunjukkan lima pejabat negara dengan mata tertutup bertuliskan buronan negara -pengkhianat demokrasi.

Lima pejabat tersebut yakni Muhaimin Iskandar, Zulkifli Hasan, Luhut Binsar Panjaitan, Bahlil Lahadalia, dan Airlangga Hartarto.

Perlu diketahui, unjuk rasa diikuti oleh ratusan mahasiswa dari berbagai organisasi mahasiswa eksternal kampus di antaranya dari PMII, PMKRI, GMNI, HMI dan GMKI.

Korlap Aksi, Mulyadin mengatakan, pemasangan spanduk bertujuan supaya elit atau pejabat negara tidak main-main dengan masyarakat.

Ia beralasan lima pejabat itu dipilih karena kerap memberi pernyataan terkait polemik Pemilu 2024. 

"Yang jelas dan sebenarnya kita tidak melihat itu presiden dan beberapa menteri menjelaskan bahwa Pemilu tetap dilaksanakan di tahun 2024, tapi poster ini memperlihatkan jangan sampai wacana itu dimainkan oleh elit," kata Mulyadin, Kamis.

Dalam aksi tersebut, Mulyadin juga menyampaikan sejumlah persoalan terkait kenaikan harga dan kelangkaan bahan pokok.

"Pertama, soal kelangkaan BBM, kelangkaan minyak goreng dan harganya melonjak drastis yang menjadi beban masyarakat secara luas," katanya.

Dia mengatakan ada tiga poin tuntutan dari para pengunjuk rasa. Pertama soal kenaikan harga BBM jenis Pertamax dan menuntut Pemkot Malang agar tidak terjadi kekurangan stok.

"Karena di beberapa tempat terjadi krisis kekurangan stok Pertamina itu, kami berharap Pemkot Malang mampu memfasilitasi kekurangan itu, dalam artian mengantisipasi," katanya.

Tuntutan kedua masih soal kenaikan harga BBM yaitu menuntut harga Pertamax dikembalikan ke semula.

Untuk tuntutan ketiga soal polemik ketersediaan dan harga minyak goreng agar pemerintah dapat menyikapi dengan serius pihak-pihak yang terlibat sebagai mafia.

"Karena kan sudah dibentuk satgas dari Polri untuk menindaklanjuti para mafia agar bisa ditransparansi kepada masyarakat. Apalagi menteri sudah menegaskan akan mengungkap mafia itu tapi sampai hari ini tidak ada itu di publik," ungkapnya.

Jika tuntutan yang ada tidak diakomodasi, pihaknya mengancam melakukan aksi kembali dengan massa yang lebih besar.

Aksi demo memanas

Aksi demo tersebut sempat memanas saat Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika hendak menandatangani kesepakatan tuntutan dari mahasiswa.

Tiba-tiba salah satu dari massa aksi meminta agar semua perwakilan anggota DPRD Kota Malang dari semua fraksi menemui demonstran secara langsung.

"Kami meminta semua anggota fraksi ke sini menemui kami supaya dapat mengakomodir semuanya. Kalau memang belum bisa, tidak usah ditandatangani, biar besok kita ke sini lagi," ujar salah satu pria peserta demo. 

Ketua DPRD Kota Malang Made lantas menjelaskan bahwa fraksi partai bukan bagian dari alat kelengkapan dewan.

Dia menyampaikan bahwa Ketua DPRD merupakan pimpinan tertinggi yang mewakili semua anggota.

"Stempel fraksi tidak bisa mewakili, saya mewakili 45 anggota dewan menandatangani dan menstempel DPRD Kota Malang, kita kirim ke pusat dan menunggu untuk selanjutnya," katanya.

Kemudian Made menandatangani kesepakatan tuntutan dari para mahasiswa.

Saat itu ia juga ditemani bersama Wakil Ketua III DPRD Kota Malang Rimzah yang duduk bersama dengan pengunjuk rasa dan aparat kepolisian.

Lebih lanjut, Made mengatakan tidak bisa mengambil keputusan terkait tuntutan yang ada. Namun hanya bisa untuk terus membantu ikut mengawal dan mendukung.

"Terkait BBM (Bahan Bakar Minyak) itu menjadi keputusan dari pusat, tetapi saya sudah berkoordinasi dengan sekretariat di DPR RI untuk tuntutan BEM Malang Raya dan Cipayung bisa ditindaklanjuti," katanya.

Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Diskopindag Kota Malang untuk melakukan operasi di seluruh pasar dalam mengawal ketersediaan dan kestabilan harga minyak goreng mulai Senin (18/4/2022).

"Ayo kita kawal bersama, kita buktikan dengan turun ke pasar, untuk minyak goreng harus kembali ke HET (Harga Eceran Tertinggi), seluruh anggota dewan saya suruh sidak," katanya.

Made juga meyakinkan kepada para pengunjuk rasa bahwa pihaknya berada di jalur atau pemahaman yang sama.

"Kita berada di jalur yang sama, kita rakyat miskin juga, jangan berpikir negatif dulu, kita cari sama-sama solusinya," katanya.

700 personel dikerahkan

Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan dalam unjuk rasa tersebut, pihaknya mengerahkan sekitar 700 personel gabungan dari kepolisian.

Selain itu juga terdapat personel dari Satpol PP Kota Malang, Dinas Perhubungan, tenaga kesehatan dan medis.

"Juga ada personel pengamanan dari TNI Kodim, Yonkaf masing-masing untuk 2 SSK. Pelaksanaan ini tertib, kami mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada korlap, dan ketua organisasi seluruhnya atas pelaksanaan aksi ini," jelasnya.

Budi menyatakan memang mengizinkan untuk massa aksi menggantungkan atribut didepan gedung DPRD Kota Malang. Namun gedung bagian dalam tetap steril.

"Fasilitas negara juga kita amankan, termasuk poslantas, toserba, stadion Gajayana, rekan rekan hanya di sini, tidak melihat anggota mengamankan sepeda motor mereka, ratusan itu tadi juga diamankan sama anggota," ungkapnya.