Masa Tanggap Darurat Semeru Berakhir, Pengungsian Kosong, Tenda Mulai Dibongkar

LUMAJANG, KOMPAS.com - Ratusan warga terdampak erupsi Gunung Semeru di posko pengungsian SMPN 2 Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur sudah meninggalkan lokasi pengungsian, Rabu (3/12/2025).

Sebagian warga yang sudah memiliki hunian tetap di kompleks relokasi Bumi Semeru Damai (BSD) Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro, kembali ke rumahnya.

Sedangkan, sebagian lagi yang belum memiliki hunian, memilih tinggal di rumah saudara atau mengontrak rumah.

Baca juga: Saat Pengungsi Semeru Minta Diberi Pekerjaan: Kita Masih Punya Tenaga

Pantauan Kompas.com, warga meninggalkan posko pengungsian menuju ke rumah masing-masing diantarkan dengan truk satuan polisi pamong praja (Satpol PP).

Tenda-tenda pengungsian di lapangan SMPN 2 Pronojiwo juga sudah mulai dibongkar.

Koordinator posko pengungsian SMPN 2 Pronojiwo, Yandi mengatakan, usai penyeraha bantuan dana tunggu hunian dari Bupati Lumajang, para pengungsi langsung mengemasi barang-barangnya untuk pulang ke rumah.

"Saat ini di pengungsian sudah tidak ada orang, warga ada yang kembali ke huntap, ada juga yang ke rumah saudaranya," kata Yandi.

Baca juga: Masa Tanggap Darurat Semeru Berakhir, Bupati Lumajang: Terima Kasih Sudah Membantu...

Bupati Lumajang Indah Amperawati menjelaskan, kebijakan untuk mengosongkan posko pengungsian dilandasi oleh tidak diperpanjangnya status tanggap darurat bencana.

"Karena status tanggap daruratnya tidak diperpanjang maka tidak boleh lagi ada pengungsi di tempat-tempat pengungsian, ini aturannya pemerintah," jelasnya.

Meski begitu, warga penyintas yang belum memiliki hunian tetap, pemerintah menyediakan Dana Tunggu Hunian sebagai bentuk dukungan hingga proses penempatan selesai.

Baca juga: 91 KK Penyintas Erupsi Semeru Dapat Dana Tunggu Hunian Rp 600.000 Per Bulan

Dana tunggu hunian diberikan kepada warga terdampak yang belum mendapatkan hunian tetap di Bumi Semeru Damai (BSD) Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro.

91 keluarga ini mendapatkan bantuan berupa uang tunai sebesar Rp 600.000 per bulan selama 3 bulan.

Tujuannya, bisa digunakan untuk biaya kontrak rumah sambil menunggu pemerintah membangun hunian relokasi.

“Warga yang belum mendapatkan hunian tetap sementara ini tinggal bersama keluarga. Pemerintah memberikan Dana Tunggu Hunian untuk membantu kebutuhan selama masa menunggu,” ungkapnya.