SURABAYA, KOMPAS.com - Salah satu peserta seleksi Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Surabaya, membawa gagasan kota layak huni berbasis inovasi digital.
Peserta seleksi, Adi Gunita mengatakan, gagasan bertajuk 'Transformasi Perumahan dan Permukiman Surabaya Menuju Kota Layak Huni, Inklusif, dan Berbasis Inovasi Digital' itu menyorot dua isu.
Isu pertama, perihal penanganan kawasan prioritas sektor perumahan dan pemukiman. Meliputi, rumah tidak layak huni (Rutilahu), kumuh ringan dan bangunan yang berdiri di atas lahan yang dilarang.
Baca juga: Pemkot Surabaya Beri Promo Tiket Tempat Wisata Rp 500, di Mana Saja?
Kedua, peningkatan kualitas tata ruang kota. Seperti, penataan media atau reklame, dokumen tata rencana detail tata ruang (RDTR) dan peraturan zonasi (PZ) serta rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL).
"Termasuk keselarasan data perubahan dan perkembangan data baik dalam satu perangkat daerah maupun lintas dinas," kata Adi, saat uji kelayakan di Balai Kota Surabaya, Selasa (2/12/2025).
Adi menyebut, ada cara untuk memecahkan masalah tersebut. Pertama melalui inovasi peningkatan kualitas perumahan dan permukiman yang dilakukan dengan pendekatan place making.
"Langkah ini melibatkan masyarakat dalam program perbaikan lingkungan melalui Kampung Pancasila, branding kampung tematik, serta perbaikan kualitas ruang sekaligus ketahanan ekonomi lokal," ucapnya.
Baca juga: Pemkot Surabaya Buka Posko Bantuan Korban Banjir Sumatera di Balai Kota
Lalu, melakukan langkah penguatan perencanaan berbasis data spasial one map one policy. Integrasinya dengan data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN) sebagai layanan.
Selanjutnya, kebijakan spasial tata ruang yang dinamis. Seperti evaluasi dalam penyusunan dokumen operasional seperti RDTR dan PZ sebagai tindak lanjut rencana tata ruang wilayah (RTRW).
Selain itu, juga menyiapkan dokumen penataan reklame yang berorientasi pada pembentukan wajah kota. Serta penyusunan RTBL secara langsung di lokasi yang tengah dikembangkan.
Kemudian, penanganan berbasis kolaboratif multi-stakeholder, melibatkan pemerintah, masyarakat, swasta, dan akademisi dalam mendesain serta melaksanakan pembangunan berkelanjutan.
Lebih lanjut, Adi merasa, inovasi yang telah disusunnya tersebut bisa mendukung proses perencanaan yang lebih akurat, responsif dan berbasis bukti data.
Diberitakan sebelumnya, Sebanyak enam peserta memperebutkan, posisi kepala dinas Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Mereka mengikuti tes seleksi jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama.
Baca juga: Pemkot Surabaya Beri Hadiah Warga yang Lapor Aksi Pencurian Kabel PJU
Ada tiga kandidat yang berebut posisi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Mereka adalah Farida Fitrianing Arum, Lasidi dan Wawan Windarto.
Kemudian, peserta yang mengikuti tes Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya, ada Adi Gunita, Aly Murtadlo dan Iman Kristian.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi meminta para peserta seleksi agar memaparkan inovasinya. Sebab, dia akan menilai kemampuan calon kepala dinas dari proses itu.
“Bukan penilaian yang suka atau tidak suka. Sampaikan semua kemampuannya, siapa yang mampu silahkan ambil jabatan itu,” kata Eri, di Balai Kota Surabaya, Selasa (2/12/2025).
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang