Bias Efisiensi di Sumenep, dari Daya Beli Turun, Geliat Hotel, hingga Tata Ulang Sistem Fiskal

Selama ini, Hotel C1 banyak mengandalkan tamu dari pegawai luar kota yang melakukan perjalanan dinas ke Sumenep. Namun jumlah tamu kini jauh dari harapan.

Baca juga: TKD 2026 Turun Rp 218 Miliar, Pemkot Solo Efisiensi Anggaran Operasional

Kuntoro menyebut, dulu lebih dari 30 kamar bisa terisi setiap hari. Kini, untuk mencapai 11 kamar terisi saja sudah sangat sulit. "Harapannya, ada kebijakan agar usaha kami ini bisa bertahan," kata dia.

Hal senada disampaikan Pembina Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumenep, Yusuf Ismail.

Menurut dia, pencabutan aturan yang melarang rapat dan seminar digelar di hotel sempat membawa harapan.

Namun, Bang Ucup -sapaan akrabnya, menilai kondisi belum sepenuhnya pulih. Sebab OPD atau dinas belum banyak mengambil inisiatif menggelar kegiatan di hotel, karena anggaran mereka ikut terdampak efisiensi.

"Tapi kan sekarang di internal OPD, dinasnya, juga ada efisiensi," ungkap dia.

Baca juga: Tunjangan ASN Kaltim Capai Rp 99 Juta, Jadi Sorotan di Tengah Efisiensi Anggaran

Yusuf mengaku sempat berharap pada banyaknya event di Kabupaten Sumenep yang mencapai ratusan dalam setahun.

Hanya saja, event-event tersebut belum sepenuhnya mampu mengangkat tingkat okupansi hotel dan restoran.

Menurut dia, sebagian besar event masih berskala lokal, sehingga tidak banyak menghadirkan tamu dari luar daerah. “Kalau event-nya lokal, dampaknya kecil bagi hotel,” tambah dia.

Tata ulang sistem fiskal

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi I DPRD Sumenep, Darul Hasyim Fath menilai, efisiensi anggaran yang dijalankan Pemerintah pusat bukan sekadar penghematan, tetapi bagian dari upaya menata ulang sistem fiskal negara.

Menurut dia, langkah ini menunjukkan keinginan kuat Pemerintah untuk membuat keuangan negara lebih sehat dan tepat sasaran.

"Efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat harus di pandang sebagai langkah integratif menata fiskal di daerah," kata Darul.

Baca juga: Di Tengah Efisiensi Anggaran, Angka Kemiskinan di Luwu Turun 0,73 Persen

Efisiensi, menurut Darul, bukan berarti memangkas hak pegawai, melainkan memastikan anggaran tidak habis hanya untuk birokrasi.

Setiap rupiah harus memiliki manfaat nyata dan terukur bagi publik. Di antaranya, belanja kerakyatan harus mendapat porsi lebih besar dalam perencanaan anggaran daerah.

Darul mengingatkan, efisiensi baru bermakna jika anggaran mampu menghadirkan keadilan dan keberpihakan. Tanpa itu, kata dia efisiensi hanya akan menjadi slogan tanpa membawa perubahan bagi kehidupan masyarakat.