Siswa 4 Sekolah di Jember Menolak Program MBG, DPRD Desak Audit Kualitas dan Menu

JEMBER, KOMPAS.com - Siswa 4 sekolah di Kecamatan Patrang, Jember, Jawa Timur dilaporkan menolak menyantap hidangan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disajikan, mengeluhkan aroma dan kualitas makanan yang kurang sedap.

Fenomena ini menarik perhatian Wakil Ketua DPRD Jember, Widarto, yang menduga adanya ketidaksiapan operasional pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur sehat yang ditunjuk.

"Banyak SPPG yang belum siap dijalankan. Memang MBG ini menjadi naungan dari BGN, dan belum ada aturan jelas tata kelolanya. Proses tata kelolanya baru akan turun minggu-minggu ini," ujar Widarto, Kamis (9/10/2025).

Baca juga: Anggota DPD Desak Evaluasi MBG: Beban SPPG Terlalu Besar, Perlu Desentralisasi ke Sekolah

Widarto juga menyoroti masalah penting terkait standar higiene dan keamanan pangan.

Menurutnya, dari sepuluh dapur sehat yang kini beroperasi di Jember, sebagian besar diyakini belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) serta sertifikat keamanan pangan.

"Kami meyakini masih belum ada yang memiliki sertifikat itu, apalagi sertifikat keamanan pangan bagi hampir seluruh SPPG di Jember," tegasnya.

Hal ini, menimbulkan pertanyaan besar mengenai pengawasan kualitas makanan yang didistribusikan kepada para siswa.

Baca juga: Diduga Akibat Nasi Kuning dan Ayam Suwir, 17 Siswa di Banjar Kalsel Keracunan MBG

Plt Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jember, Ahmad Helmi Lukman, membenarkan bahwa dari 10 SPPG yang beroperasi, baru 5 dapur yang sudah memiliki izin lengkap.

Meski demikian, ia menyatakan, 10 dapur sehat ini tetap diizinkan melayani MBG di lembaga pendidikan, sembari mengupayakan kelengkapan dokumen izin bagi yang belum.

"Air yang digunakan di tiap SPPG harus layak pakai dan mengalir sebagai bagian dari syarat keluarnya SLHS. Maka untuk yang masih belum (punya sertifikasi) kami upayakan," jelas Helmi.

Menanggapi permasalahan ini, Widarto menekankan urgensi visitasi dan uji petik terhadap dapur-dapur sehat tersebut.

Langkah ini dinilai krusial, untuk memastikan standarisasi kelayakan dan proses pengolahan makanan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

"Jika hal ini diurus pasti akan mendapatkan visitasi, uji petik dan memastikan apakah standartnya sesuai, pengolahannya sesuai. Nah, ini menjadi pertanyaan kenapa kok belum? karena ini bagian dari quality control," paparnya.

Baca juga: Daftar Sekolah yang Diduga Mengalami Keracunan MBG Karanganyar

Selain itu, legislatif dari Fraksi PDI Perjuangan ini, juga menyarankan agar SPPG menyajikan menu yang lebih familiar dan mendidik bagi siswa.

"Dicek gizinya, jangan latah dengan menyajikan makanan yang kami dengar kemarin seperti burger, spageti. Harus ada sisi mendidiknya juga, boleh bervariasi tetapi gak perlu kebarat-baratan juga," ulas Widarto.