Siswa 4 Sekolah di Jember Menolak Program MBG, DPRD Desak Audit Kualitas dan Menu

Fenomena ini menarik perhatian Wakil Ketua DPRD Jember, Widarto, yang menduga adanya ketidaksiapan operasional pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur sehat yang ditunjuk.

"Banyak SPPG yang belum siap dijalankan. Memang MBG ini menjadi naungan dari BGN, dan belum ada aturan jelas tata kelolanya. Proses tata kelolanya baru akan turun minggu-minggu ini," ujar Widarto, Kamis (9/10/2025).

Widarto juga menyoroti masalah penting terkait standar higiene dan keamanan pangan.

Menurutnya, dari sepuluh dapur sehat yang kini beroperasi di Jember, sebagian besar diyakini belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) serta sertifikat keamanan pangan.

"Kami meyakini masih belum ada yang memiliki sertifikat itu, apalagi sertifikat keamanan pangan bagi hampir seluruh SPPG di Jember," tegasnya.

Hal ini, menimbulkan pertanyaan besar mengenai pengawasan kualitas makanan yang didistribusikan kepada para siswa.

Plt Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jember, Ahmad Helmi Lukman, membenarkan bahwa dari 10 SPPG yang beroperasi, baru 5 dapur yang sudah memiliki izin lengkap.

Meski demikian, ia menyatakan, 10 dapur sehat ini tetap diizinkan melayani MBG di lembaga pendidikan, sembari mengupayakan kelengkapan dokumen izin bagi yang belum.

"Air yang digunakan di tiap SPPG harus layak pakai dan mengalir sebagai bagian dari syarat keluarnya SLHS. Maka untuk yang masih belum (punya sertifikasi) kami upayakan," jelas Helmi.

Menanggapi permasalahan ini, Widarto menekankan urgensi visitasi dan uji petik terhadap dapur-dapur sehat tersebut.

Langkah ini dinilai krusial, untuk memastikan standarisasi kelayakan dan proses pengolahan makanan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

"Jika hal ini diurus pasti akan mendapatkan visitasi, uji petik dan memastikan apakah standartnya sesuai, pengolahannya sesuai. Nah, ini menjadi pertanyaan kenapa kok belum? karena ini bagian dari quality control," paparnya.

Selain itu, legislatif dari Fraksi PDI Perjuangan ini, juga menyarankan agar SPPG menyajikan menu yang lebih familiar dan mendidik bagi siswa.

"Dicek gizinya, jangan latah dengan menyajikan makanan yang kami dengar kemarin seperti burger, spageti. Harus ada sisi mendidiknya juga, boleh bervariasi tetapi gak perlu kebarat-baratan juga," ulas Widarto.

Untuk mencari solusi komprehensif, Widarto mengaku akan segera memanggil organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Rapat gabungan lintas sektor ini, juga akan mengundang SPPG untuk menggali hasil pengawasan pelaksanaan MBG di Jember.

"Karena ini menyangkut anak-anak kita. Maka kita agendakan rapat gabungan lintas sektor termasuk mengundang OPD terkait dan SPPG nya juga," tuturnya.

Langkah ini, diharapkan dapat mencegah terulangnya penolakan MBG oleh siswa, demi memastikan program prioritas nasional yang bertujuan mempersiapkan generasi emas 2045, dapat berjalan optimal dan gizi anak-anak terpenuhi secara baik.

Adapun 10 dapur sehat di Jember tersebar di Kecamatan Patrang, Bintoro, Kaliwates, Gumukmas, Sukowono, Silo, dua di Kecamatan Semboro dan terbaru Tempurejo dengan kapasitas penyediaan MBG bervariasi antara 3.000 hingga 4.000 porsi tiap harinya.

Artikel ini telah tayang di Surya.co.id dengan judul Siswa 4 Sekolah di Patrang Jember Tolak MBG, DPRD Mendesak Audit Kualitas dan Menu.