Di Balik Penutupan Mie Gacoan Kota Probolinggo

PROBOLINGGO, KOMPAS.com — Mie Gacoan, salah satu gerai restoran yang cukup populer di Kota Probolinggo, Jawa Timur, harus menutup sementara operasionalnya sejak Senin (22/9/2025).

Penutupan ini dilakukan oleh Pemerintah Kota Probolinggo sebagai langkah administratif untuk mengevaluasi kelengkapan dokumen perizinan usaha tersebut.

Dinas Satpol PP dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Probolinggo melakukan penyegelan dengan memasang banner penutupan di gerai Mie Gacoan.

Baca juga: Pemkot Probolinggo Tutup Mie Gacoan, Ini Alasannya

Di balik penutupan yang cukup mencolok dengan banner kuning yang dipasang di gerai Jalan Suroyo, terdapat kisah dari berbagai pihak yang berharap ada solusi terbaik.

Wali Kota Probolinggo Aminuddin menjelaskan bahwa penutupan ini bukanlah bentuk sanksi permanen, melainkan bagian dari mekanisme pengawasan dan penertiban usaha di wilayahnya. Aminuddin menegaskan langkah ini diambil demi menciptakan iklim investasi yang tertib, adil, dan berkelanjutan.

Baca juga: Mie Gacoan di Probolinggo Keberatan Ditutup, Mengaku Sudah Kooperatif

"Operasional dihentikan sementara mulai 22 September 2025 hingga paling lambat 21 Oktober 2025. Kami membuka ruang dialog dan pendampingan bagi pelaku usaha yang ingin melengkapi persyaratan izin," ujar Aminuddin, Senin (22/9/2025).

Menurut Aminuddin, selama proses evaluasi berlangsung, seluruh usaha di wilayah Kota Probolinggo, termasuk Mie Gacoan akan diawasi secara adil tanpa diskriminasi.

"Jika semua dokumen lengkap dalam waktu 30 hari, operasional restoran tersebut dapat kembali berjalan normal," tegas Aminuddin.

Namun, di balik langkah pemerintah, muncul keberatan dari pihak pengelola Mie Gacoan.

Corporate Communications Manager PT Pesta Pora Abadi, Purnama Aditya menyatakan bahwa perusahaan merasa keberatan dengan penutupan ini karena mereka menilai sudah menjalankan prosedur perizinan sesuai aturan.

“Ada upaya kooperatif dari awal, kami sudah menunjuk konsultan dan mengajukan semua dokumen yang diperlukan, termasuk Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan Analisis Dampak Lalu Lintas (Amdalalin). Kami juga sudah menyampaikan surat keberatan sebelumnya,” ujar Adit saat dihubungi, Selasa (23/9/2025).

Adit menambahkan, penutupan ini berdampak besar terhadap sekitar 100 karyawan, mayoritas tenaga lokal, dan mitra ojek online yang melayani ratusan order harian. Pihaknya berharap ada solusi yang tidak memberatkan pihak pengelola dan mitra usaha.

Kendati demikian, manajemen Mie Gacoan mengklaim telah melakukan berbagai upaya untuk memenuhi ketentuan, termasuk memperluas lahan parkir di sekitar restoran. Mereka juga menilai, pengelolaan lahan parkir yang ditawarkan pemerintah justru akan membebani biaya operasional.

“Terkait pajak, kami rutin menjalankan kewajiban. Tidak ada masalah dari sisi keuangan,” tambah Adit.

Di lokasi, terlihat situasi sepi saat petugas dan pengelola menyusun meja dan kursi. Kendaraan pikap juga tampak bersiap mengangkut barang.

Keputusan pemerintah ini memunculkan berbagai reaksi dari masyarakat dan pelaku usaha. Bagi sebagian orang, penutupan sementara ini merupakan langkah penting untuk memastikan semua usaha berjalan sesuai ketentuan hukum. Bagi yang lain, terutama karyawan dan mitra, situasi ini menimbulkan kekhawatiran dan ketidakpastian ekonomi.

Sementara itu, di tengah pembatasan ini, dialog dan komunikasi tetap dibuka agar solusi terbaik bisa segera ditemukan.