Khofifah Minta Kepala Daerah di Jatim Waspada Potensi Aksi Massa

SURABAYA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengingatkan kepala daerah di wilayahnya meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan keamanan.

Dalam upaya tersebut, dia menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 100.3/3432/013.3/2025 kepada Bupati dan Wali Kota di Jawa Timur mengenai peningkatan pencegahan terhadap gangguan keamanan, ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat.

Surat edaran ini dikeluarkan sebagai respons terhadap dinamika masyarakat yang sedang berlangsung.

Baca juga: Khofifah Bolehkan ASN Pemprov Jatim WFH sampai 3 Hari ke Depan, kecuali Sektor Esensial

"Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto menyikapi perkembangan situasi yang terjadi, maka harus ada langkah-langkah strategis sebagai bentuk antisipasi," ungkap Khofifah dalam keterangannya pada Senin (1/9/2025).

Dalam SE tersebut, Khofifah menjelaskan pentingnya penguatan sinergisitas antara Pemerintah Daerah, TNI, Polri, dan instansi pemerintah lainnya, terutama dalam menghadapi aksi anarkistis saat penyampaian aspirasi masyarakat.

"Sinergi Pemerintah Daerah, TNI, Polri bersifat wajib untuk mencegah peristiwa serupa jangan sampai kembali terjadi," tegasnya.

Gubernur juga mengimbau kepala daerah untuk melakukan langkah-langkah preventif dalam mengamankan objek-objek vital di masing-masing daerah.

Baca juga: Khofifah Sebut Kebakaran Gedung Grahadi Surabaya Terjadi di Ruang Kerja Emil Dardak

Selain itu, SE tersebut juga menginstruksikan kepada Kepala Desa, Lurah, Ketua RW, dan Ketua RT untuk melibatkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam upaya pengamanan lingkungan.

"Kita juga menyerukan dan mengajak tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan lembaga masyarakat untuk menjaga kerukunan dan kondusifitas masyarakat," tambahnya.

Peringatan ini muncul setelah aksi massa yang terjadi di Surabaya akhir pekan lalu, di mana massa aksi membakar fasilitas umum seperti pos polisi lalu lintas, markas Polsek, hingga sisi barat Gedung Negara Grahadi.

Akibatnya, ruang kerja wakil gubernur Jawa Timur dan ruang staf biro umum Provinsi Jatim juga terbakar dalam insiden tersebut.