Pendanaan Koperasi Merah Putih di Sumenep Tertahan di APBD Perubahan

SUMENEP, KOMPAS.com – Hingga kini, anggaran legalisasi koperasi merah putih di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, belum bisa digunakan.

Sebab pencairan anggaran masih menunggu pengesahan APBD Perubahan dari DPRD Sumenep.

"Itu belum selesai, masih menunggu APBD Perubahan juga," kata Moh. Ramli, Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian Sumenep kepada Kompas.com, Jumat (25/7/2025).

Baca juga: Baru Diresmikan, Sejumlah Pengurus Koperasi Merah Putih di Bondowoso Justru Mendadak Mundur

Ramli menegaskan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep memang mengalokasikan anggaran dari APBD untuk membiayai legalisasi Koperasi Merah Putih.

Setiap desa diberi anggaran senilai Rp 1.750.000 untuk proses legalisasi koperasi seperti akta notaris dan SK Kemenkumham.

Kerena masih menunggu APBD Perubahan, para pengurus koperasi baru menerima soft copy SK Kemenkumham dan akta notaris, belum dalam bentuk fisik.

Di samping itu, menurut Ramli, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga mengalokasikan bantuan untuk legalisasi koperasi di 150 desa di Sumenep.

“Tinggal menunggu kliknya pengundangan perubahan APBD, kalau yang kabupaten. Kalau yang provinsi sudah cair, kita kan dibantu provinsi 150 desa,” jelas Ramli.

Baca juga: Koperasi Merah Putih di Tuban Ditutup 1 Hari Usai Diresmikan, Perusahaan Mitra Tarik Semua Barang

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sebesar Rp 584.500.000 untuk mendanai pembuatan akta notaris Koperasi Merah Putih di seluruh desa.

Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, menyampaikan bahwa hingga saat ini, sebanyak 334 desa, baik di daratan maupun kepulauan, telah menyelesaikan pembentukan Koperasi Merah Putih.

Masing-masing desa menerima alokasi anggaran sebesar Rp 1.750.000 untuk proses legalisasi koperasi melalui akta notaris.

“Dari sisi akta notaris, pemerintah daerah membiayai secara APBD,” kata Fauzi di Sumenep, Senin 14 Juli lalu.