Besok, Guru dan Kepala Sekolah Rakyat Jenjang SMP di Kota Malang Diperkenalkan

MALANG, KOMPAS.com - Program Sekolah Rakyat (SR) untuk jenjang SMP di Kota Malang akan resmi dimulai pada Senin (14/7/2025).

Kegiatan tersebut akan berlangsung di Gedung Poltekom, Jalan Raya Tlogowaru, Kecamatan Kedungkandang.

Pada hari pertama, kepala sekolah dan para guru yang akan mengajar sebanyak 100 peserta didik akan diperkenalkan.

Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang, Donny Sandito, menjelaskan bahwa seluruh kewenangan penyelenggaraan Sekolah Rakyat kini berada di tangan Kementerian Sosial (Kemensos).

Baca juga: 63 Sekolah Rakyat Siap Beroperasi Mulai Tanggal 14 Juli

"Kegiatan pembelajaran seharusnya sudah dimulai tanggal 14 Juli. Sekarang kewenangannya ada di Kementerian Sosial, di lokasi juga sudah ada kepala sekolah dan perangkat lainnya," ujar Donny pada Minggu (13/7/2025).

Donny menambahkan bahwa agenda pada hari pertama kemungkinan besar akan difokuskan pada pengenalan staf pengajar.

"Ya, mestinya begitu (ada perkenalan guru dan kepala sekolah). Makanya ini mau saya cek hari ini di sana," katanya.

Kepala sekolah SR jenjang SMP yang terpilih merupakan seorang guru dari SMA Taruna Nala, yang lolos seleksi dari enam pendaftar.

Donny menjelaskan, seluruh guru direkrut langsung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Baca juga: Sekolah Rakyat Sumenep Masih Sepi, Kades hingga Penyuluh Agama Dilibatkan untuk Sisir Siswa

"Gurunya yang merekrut dari Kementerian. Seperti kepala sekolahnya satu yang SMP ini dari guru SMA Taruna Nala."

"Pada saat itu yang daftar ada enam guru. Kemudian yang di APDN itu dari guru SMA 5. Itu juga banyak yang mendaftarkan, mendaftarnya memang langsung ke Kementerian," ungkapnya.

Sekolah Rakyat akan menerima total 100 siswa SMP yang akan dibagi menjadi empat rombongan belajar (rombel).

Selain itu, akan ada 75 siswa SMA yang juga akan dibantu oleh Pemprov Jatim, berlokasi di BPSDM, Jalan Kawi, Kota Malang.

Proses pendaftaran siswa dilakukan secara proaktif oleh Dinas Sosial P3AP2KB dengan menyasar warga desil 1 dan 2.

Baca juga: Sekolah Rakyat Kurang Guru PAI, Dinsos Kebut Renovasi Gedung di Pamekasan

"Pendaftaran untuk Sekolah Rakyat ini kami berdasarkan DTSEN, yang desil 1 dan 2. Dan pendaftarannya, kami yang aktif mensosialisasikan ke kelurahan-kelurahan dan kecamatan itu," ungkap Donny.

Mengenai kurikulum yang akan digunakan, Donny menyatakan bahwa kurikulum tersebut merupakan adaptasi dari beberapa sekolah unggulan di Indonesia.

"Jadi untuk kurikulum dan lain sebagainya saya juga belum tahu pakai kurikulum apa. Tapi yang jelas pada rapat-rapat atau yang disampaikan itu di sambutan."

"Kurikulumnya memang sudah ada dan memakai kurikulum yang terbaik dari beberapa sekolah unggulan di Indonesia," tutupnya.