Tak Ada Siswa yang Daftar, Sekolah Rakyat Batal Digelar di Sumenep Tahun Ini

SUMENEP, KOMPAS.com - Program Sekolah Rakyat di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, akan sulit digelar pada tahun ajaran baru ini.

Sebab hingga hari ini belum ada satu pun siswa yang bersedia mengikuti sistem pendidikan berasrama atau boarding school yang ditawarkan.

Ketua Koordinator Kabupaten (Korkab) Program Keluarga Harapan (PKH) Sumenep, Hairullah, mengungkapkan, dari 18.370 anak usia sekolah yang telah diverifikasi, belum ada satu pun yang mendaftar, terutama di jenjang sekolag dasar (SD).

Data tersebut dihimpun dari anak-anak yang masuk dalam kategori desil satu dan dua Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Ekstrim Nasional (DTSEN).

"Ini yang susah, sampai hari ini progresnya teman-teman tidak, artinya tidak dapat murid. Itu laporan dari teman-teman (Pendamping PKH)," kata korkab yang akrab disapa Ipong di Sumenep, Rabu (9/7/2025).

Baca juga: Sekolah Rakyat Mulai Dibangun di Palangka Raya, Manfaatkan Bekas Bangunan SDN 2 Langkai

"Ada yang sudah sekolah di sekolah terdekat, ada yang belum memutuskan atau masih mempertimbangkan," imbuh dia.

Khusus untuk jenjang Sekolah Dasar (SD), lanjut Ipong, orangtua belum mengizinkan anak-anak mereka mengikuti pendidikan dengan sistem boarding school.

Menurut Hairullah, persiapan program dianggap terlalu singkat.

Pendamping PKH di 27 kecamatan, baik wilayah daratan maupun kepulauan, hanya diberi waktu 5 hari untuk mendata dan memverifikasi calon siswa.

“Kami tidak bisa optimal, waktu sangat terbatas,” tutur Hairullah.

Baca juga: Gubernur Khofifah Sebut Sekolah Rakyat di Lamongan Paling Siap

Hal senada disampaikan oleh Baihaqi, Korkab PKH yang lain.

Dia menjelaskan, awalnya usulan dari daerah adalah memfokuskan tahun ini untuk menyiapkan sarana serta lembaga pendidikannya terlebih dahulu.

Namun karena target kuota Sekolah Rakyat di Jawa Timur harus terpenuhi, Sumenep tetap diminta menggelar pembelajaran tahun ini.

"Kenapa kesulitan mendapatkan calon siswa untuk sekolah rakyat, karena memang tidak sesuai dengan skema awal. Skema awal kan pemkab hanya mengajukan untuk pembangunan dan sarana," ungkapnya.

Baca juga: Seminggu Lagi Diluncurkan, Gedung Sekolah Rakyat di Ponorogo Baru Direnovasi 10 Persen

Selain itu, waktu pelaksanaan juga dinilai tidak tepat karena berdekatan dengan jadwal penerimaan siswa baru di sekolah formal.

“Kemudian timingnya juga tidak tepat, saat ini kan sekolah-sekolah sudah membuka pendaftaran siswa baru, dari bulan Juni kemarin, sehingga mereka yang kita sisir itu susah karena sudah daftar itu," jelas dia.

Termasuk upaya pendekatan ke orang tua pun tidak membuahkan hasil karena mereka enggan menarik anak dari sekolah yang sudah dituju.

“Orang tua siswa yang kita lobi, merasa tidak enak ke kepala sekolah dan lain-lain, sehingga kalau ini dipaksakan akan muncul masalah baru, benturan kepentingan dengan sekolah yang ada,” jelasnya.