13.095 Anak di Sumenep Tercatat Tidak Sekolah, Disdik Jelaskan Penyebabnya

SUMENEP, KOMPAS.com - Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, mencatat jumlah anak tidak sekolah mencapai 13.095 orang pada tahun 2025.

Hal ini juga tercatat pada Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemendikbud RI.

Kepala Seksi (Kasi) Peserta Didik PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Sumenep, Supiyanto menyebut bahwa anak-anak yang tidak sekolah terbagi dalam tiga kategori, yakni belum pernah bersekolah, putus sekolah, dan lulus namun tidak melanjutkan pendidikan.

"Yang dimaksud lulus tidak melanjutkan, dari SMP ke SMA tidak melanjutkan, dari SD ke SMP tidak melanjutkan, begitu Mas," kata Supiyanto kepada Kompas.com di Sumenep, Senin (30/6/2025).

Baca juga: Validasi Angka Putus Sekolah di Sumenep Terkendala Dualisme Data Pendidikan

Menurut Supiyanto, jumlah anak tidak sekolah pada 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 13.794 anak, atau berkurang sebanyak 699 anak.

"Jumlahnya mengalami penurunan dari tahun sebelumnya," lanjut dia.

Sejak tahun 2024, Disdik Sumenep aktif melaporkan data kelulusan peserta didik dari jenjang SD, SMP, serta pendidikan kesetaraan Paket A, B, dan C ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Baca juga: Kemarau Basah, Puluhan Desa di Sumenep Selamat dari Ancaman Kekeringan

"Kadang mereka yang sudah lulus, kadang tidak melapor ke Disdukcapil, tidak update data gitu lo Mas, data kependudukannya, itu permasalahan juga Mas, baru kemarin kami ke Disdukcapil bekerja sama tahun 2024," ungkap dia.

Langkah itu dilakukan agar status pendidikan setiap anak dapat segera diperbarui dan terdata secara resmi.

Sebab, kendala yang dihadapi di lapangan adalah tidak semua anak yang lulus pendidikan dasar maupun kesetaraan dilaporkan ke Dispendukcapil.

Akibatnya, sejumlah anak tetap tercatat sebagai tidak sekolah meski telah menyelesaikan jenjang pendidikannya.

"Kami sendiri yang mengantar langsung ke Dispenduk Capil, agar segera diimput," jelas dia.

Pemutakhiran data dilakukan untuk mendukung survei Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan keperluan lainnya.