Pemda Diizinkan Rapat di Hotel, Eri Cahyadi: Dari Dulu Enggak Pernah

SURABAYA, KOMPAS.com - Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menyebut, pemerintah daerahnya tidak pernah menggelar rapat di hotel. Kecuali mendatangkan tamu dari luar wilayahnya.

Hal tersebut merespon pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, pemerintah daerah bisa menggelar kegiatan di hotel dan restoran, asal tidak diadakan secara berlebihan.

Baca juga: Pemda Diizinkan Rapat di Hotel, Komisi II DPR: Perlu Pedoman agar Tak Kebablasan

"Dari dulu pemerintah kota enggak pernah, enggak ada orang rapat  (di) hotel. Mulai zaman Wali Kota siapapun enggak pernah," kata Eri, di Balai Kota Surabaya, Sabtu (7/6/2025).

Eri mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kerap menggelar rapat secara online. Sebab, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus fokus pada tugasnya di lokasi masing-masing.

"Kalau Dinas Kesehatan (Dinkes) lagi di lapangan, Kasatpol PP lagi di lapangan rapatnya yo wes (ya sudah) lewat Zoom, tapi nang nggone (posisi sedang) lapangan," ujarnya.

"Jangan lagi ke sini (Balai Kota), waktunya sudah terbuang gak zaman, nih dengan digitalisasi ini. Saya berharap (rapat) sudah bisa dilakukan melalui digitalisasi," tambahnya.

Akan tetapi, Eri akan tetap meminta Kepala OPD datang ke Balai Kota Surabaya, apabila keputusannya penting. Namun, mereka tetap harus segera kembali setelah urusannya selesai.

Sedangkan, lanjut dia, Pemkot Surabaya baru menggunakan hotel jika mengundang pihak dari luar kota. Sebab, lokasi tersebut akan digunakan untuk para tamu tersebut menginap.

"Tapi kalau ada kegiatan, FGD (forum grub discussion) kita lakukan di sana (hotel) karena mengundang banyak orang. Kita mengundang dari luar kota, kalau diadakan di hotel otomatis menginap," tutupnya.

Baca juga: Mendagri Izinkan Pemda Rapat di Hotel, PHRI: Ada Anggarannya Enggak? Jangan Hanya Omon-omon

Diberitakan sebelumnya, Menteri Tito Karnavian menyatakan, pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan di hotel dan restoran asalkan tidak digelar secara berlebihan.

"Daerah boleh melaksanakan kegiatan di hotel dan restoran," ujar Tito saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di Kota Mataram, Rabu (4/6/2025).

"Silakan, asal jangan berlebihan," kata dia melanjurkan.

Tito mengatakan, meskipun pemerintah tengah melakukan efisiensi anggaran untuk kepentingan rakyat, bukan berarti semua kegiatan di hotel dan restoran harus ditiadakan.

Ia mengingatkan pemda untuk selektif memilih hotel-hotel yang mengalami penurunan tingkat hunian (okupansi), agar kegiatan tersebut juga berdampak positif bagi perekonomian sektor perhotelan yang terdampak.

"Kurangi boleh, tapi jangan sama sekali enggak ada. Tetap laksanakan kegiatan di hotel dan restoran. Target betul hotel dan restoran yang agak kolaps, buatlah kegiatan di sana supaya mereka bisa hidup," ujar Tito.