Soal Efisiensi, Pemkab Sumenep Akan Konsultasi ke BKN untuk Rumahkan Para Honorer

SUMENEP, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Jawa Timur, berencana berkonsultasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait langkah merumahkan ribuan pekerja harian lepas (PHL) atau honorer di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumenep, Edy Rasiyadi, menjelaskan bahwa konsultasi tersebut bertujuan mendapatkan kejelasan mengenai regulasi yang mengatur status honorer di daerah.

"Sementara belum ada rencana merumahkan mereka," ungkap Edy Rasiyadi, Rabu (12/2/2025).

Edy menambahkan bahwa regulasi mengenai tenaga honorer bukan bersifat tunggal, melainkan terdapat beberapa versi.

Baca juga: Efisiensi Anggaran Diharapkan Tak Ganggu Penegakan Hukum

Di antaranya, ada regulasi yang menyatakan bahwa tenaga honorer dapat dirumahkan sebagai penyesuaian dari efisiensi.

Namun, ada juga regulasi yang mengizinkan tenaga honorer bekerja paruh waktu setelah efisiensi.

Pemkab Sumenep telah meminta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) segera berkonsultasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Timur mengenai beragam regulasi tersebut.

"Kami sudah menugaskan BKPSDM untuk konsultasi ke BKD Jawa Timur, satu dua hari ini," katanya.

Konsultasi dengan lembaga terkait dianggap sangat penting agar Pemkab Sumenep tidak keliru mengambil keputusan.

"Khawatir salah mengambil kebijakan," tambah Edy Rasiyadi.

Saat ini, Pemkab Sumenep juga sedang melaksanakan rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahap 2, di mana hasil seleksi administrasi akan diumumkan pada 18 Februari 2025.

Baca juga: Hotel di Jatim Alami Penurunan Okupansi 30 Persen akibat Efisiensi Pemerintah, Makin Terasa Jelang Ramadhan

Tercatat, lebih dari 5.000 tenaga honorer telah mendaftar dalam rekrutmen PPPK tahap 2, sedangkan formasi yang dibutuhkan hanya sekitar 300.

"Jadi kami ingin bertanya (BKN), yang tidak diterima di PPPK, harus kami apakan," tanya Edy Rasiyadi.

Terkait efisiensi anggaran, pemerintah pusat hingga pemerintah daerah diberi waktu hingga 14 Februari 2025 untuk menyusun rencana penyisiran belanja di masing-masing instansi.

"Kalau di kami, sementara mayoritas efisiensi itu terjadi di infrastruktur," tutupnya.