SURABAYA, KOMPAS.com - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Timur (Jatim) mengalami penurunan okupansi sebesar 30 persen sebagai dampak dari efisiensi anggaran pemerintah.
Ketua PHRI Jatim, Dwi Cahyono mengatakan bahwa dampak dari efisiensi anggaran pemerintah tersebut sudah mulai dirasakan sejak Januari 2025.
Dampaknya terlihat dari pembatalan pemesanan kamar hotel.
"Ya, pembatalan ini sebenarnya sejak bulan Januari itu sudah ada. Dan mulai efektif di bulan Februari ini, mulai bertambah dampaknya," kata Dwi saat dikonfirmasi, Rabu (12/2/2025).
Baca juga: Hotel di Jatim Terdampak Efisiensi Anggaran, Karyawan Terancam PHK
Dwi menyebut bahwa dampak tersebut semakin dirasakan beberapa waktu menjelang Ramadhan ini.
Bahkan, kebijakan efisiensi anggaran juga dirasakan oleh pengusaha restoran.
"Iya, MICE (meeting, incentive, convention, exhibition) itu terdampak. Kami masih kumpulkan datanya. Sementara ini tercatat ada 30 persen, tapi nanti kalau dikumpulkan, bertambah," ujarnya.
Dengan demikian, Dwi berharap pemerintah menimbang terlebih dahulu kebijakan yang akan dikeluarkan.
Sebab, program tersebut memiliki dampak yang luas di tengah masyarakat.
"Harapannya, pemerintah itu bijak ya. Terutama anggaran di tahun 2025 harus terpotong. Terkait janji politik dan kesejahteraan masyarakat harus terkurangi itu," katanya.
"Tetapi dari situ kan ada setting (pengaturan) terkait dengan skala prioritas. Jadi, prioritas yang harus dilakukan oleh pemerintah itu yang mana terkait dengan anggaran ini," ucapnya.
Lebih lanjut, kata Dwi, sejumlah pengusaha di sektor pariwisata saat ini tengah menggelar pertemuan untuk menemukan solusi terkait dampak dari efisiensi anggaran pemerintah.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang